Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2019

Menemukan 20.030 peraturan dalam 0,087 detik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 yang Dilimpahkan Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

P.3-2019 PELAKSANAAN DEKON.pdf

pemerintahan

2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 3, BN.2019 (34)/47 hlm

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 yang Dilimpahkan Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

ABSTRAK:

Bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dapat diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi
UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 16 Tahun 2015; Permen LHK No. P.18/MenLHK-II/2015; dan Permen LHK No. P.39/MenLHK-II/2015
Tata cara pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup Tahun 2019 yang dilimpahkan kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

CATATAN:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
47 hlm

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

P.2-2019 PELIMPAHAN DEKON.pdf

pelimpahan-kewenangan

2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 2, BN Tahun 2019 Nomor 46

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang perlu dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahn 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 16 Tahun 2015; Permen LHK No. P.18/MenLHK-II/2015; dan Permen LHK No. P.39/MenLHK-II/2015
Maksud penyelenggaraan Dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tujuan penyelenggaraan Dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2019.
16 hlm

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download file:

P.1-2019 IZIN USAHA IPHH.pdf

Izin-Usaha-Industri-Hutan

2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 1, BN Tahun 2019 Nomor 33

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

ABSTRAK:

Bahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal serta berusaha perlu mengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 44 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2015; Permenhut No. P.21/MENHUT-II/2014; Permen LHK No. P.18/MENLHK-II/2015; Permen LHK No. P.32/MENLHK-SETJEN/2015; Permen LHK No. P.42/MENLHK-SETJEN/2015; Permen LHK No. P.43/MENLHK-SETJEN/2015; Permen LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/10/2016; Permen LHK No. P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016; Permen Perindustrian No. 64/M-IND/PER/7/2017; dan Permen LHK No. P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
Ruang lingkup pengaturan IUIPHH, terdiri atas: a. tata cara permohonan izin; b. pemenuhan Komitmen; c. permohonan perluasan dan perubahan (addendum) IUIPHH; d. realisasi pembangunan atau perluasan Industri Primer Hasil Hutan (IPHH); e. masa berlaku IUIPHH; f. perubahan komposisi dan perubahan penggunaan mesin utama; g. pengawasan dan pengendalian; dan h. sanksi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
65 hlm

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan Menag No. 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Mengubah

Peraturan Menag No. 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Download file:

Permenag Nomor 39 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan Menag No. 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Mengubah

Peraturan Menag No. 21 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Download file:

Permenag Nomor 38 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Menag No. 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Imam Bonjol Padang

Download file:

Permenag Nomor 37 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Menag No. 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama

Mencabut

Peraturan Menag No. 24 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

Download file:

Permenag Nomor 34 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Download file:

Permenag Nomor 33 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pendirian dan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Permenag Nomor 32 TAHHUN 2019.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Menag No. 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
Peraturan Menag No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayangunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Download file:

Permenag Nomor 31 Tahun 2019.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2019

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.