Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Bekasi No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Prototipe Arsitektur Budaya Lokal Pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Sertifikat Laik Fungsi diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS), berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung oleh profesi ahli bangunan gedung bersertifikat;
b. bahwa penerbitan Sertifikat Laik Fungsi oleh Lembaga Online Single Submission memerlukan fasilitasi notifikasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, perlu ditinjau kembali;
d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 1994, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018, Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012, Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2016, Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017.
Peraturan Walikota ini mengubah Pasal 20 dan Pasal 21 dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yaitu menyisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A tentang tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan fasilitasi notifikasi persetujuan SLF yang diterbitkan oleh Dinas dalam sistem Online Single Submission.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD Kota Bukittinggi Tahun 2020 No. 50
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 32 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau
UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 30 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 36 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2015
Tahun 2015, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 86/SE/DC/2016 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015
Sistematika Perwako ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Bangunan Gedung yang Dikenakan Persyaratan Bangunan Gedung Hijau
3. Persyaratan Bangunan Gedung Hijau
4. Penyelenggara Dan Pengelola Bangunan Gedung Hijau
5. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat
6. Sertifikasi
7. Pemberian Insentif Pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau
8. Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan
9. Peran Serta Masyarakat
10.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
22 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD Tahun 2020/ No. 40
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Perhitungan Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang belum digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu memanfaatkan barang milik daerah melalui mekanisme sewa dalam jangja waktu tertentu. Sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat 91) Perda Kota Magelang No 12 tahun 2017.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 17 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 25 Tahun 1992; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 3 tahun 2014; UU No 7 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020; Perda Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri No 19 Tahun 2016;PMK No 57/PMK.06/2016;Perwal Magelang No 68 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2020.
16 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2020
PAGU - INDIKATIF - KEGIATAN - PEMBANGUNAN - SARANA - DAN - PRASARANA - KELURAHAN - DAN - KEGIATAN - PEMBERDAYAAN - MASYARAKAT - DI - KELURAHAN - TAHUN - ANGGARAN - 2021
2020
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 35, BD Tahun 2020 No.35
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PAGU INDIKATIF KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 1 Pasal 11 ayat (3) Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pagu Indikatif Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2021.
UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Permenkeu No. 8/PMK.07/2020; Perwali Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perwali Kota Tasikmalaya No. 31 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pagu Indikatif Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2021 yang meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penetapan pagi indikatif, rincian pagu indikastif, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perwali Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perwali Kota Tasikmalaya No. 31 Tahun 2020.
5 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 95/D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahahn atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
139);
Ketentuan Umum;
Kegiatan;
Penganggaran;
Pelaksanaan Anggaran;
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;
Pembinaan dan Pengawasan;
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENYERAHAN
KONTRIBUSI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PEMANFAATAN
KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN MAKSIMUM UNTUK BANGUNAN TINGGI
DAN PENAMBAHAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD Kota Bukittinggi Tahun 2020 No. 27
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah ditegaskan bahwa Bupati/Walikota bertanggungjawab atas Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 26 Tahun 2007, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 15 Tahun 2010, Permendagri No. 115 Tahun 2017, Permendagri No. 116 Tahun 2017, Perda Kota Bukittinggi No. 6 Tahun 2011, Perda Kota Bukittinggi No. 1 Tahun 2015, Perda Kota Bukittinggi No. 9 Tahun 2016, Perwako No. 61 Tahun 2016, Perwako No. 7 Tahun 2018
Sistematika Perwako ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
3. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
4. Pelaksanaan Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
5. Naskah Dinas dan Tata Persuratan
6. Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat
7. Tata Cara Pengambil Keputusan
8. Dokumentasi dan Informasi
9. Pelaporan
10. Pendanaan
11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
24 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Tahun 2020 No. 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penugasan Penyelengaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
ABSTRAK:
Guna menunjang penyelenggaraan telekomunikasi yang selaras dengan tata ruang kota, kelestarian dan estetika, maka jaringan serat optik baik yang ada di udara maupun bawah tanah yang selama ini diselenggarakan oleh masing-masing pelaku usaha perlu dikendalikan melalui infrastruktur pasif telekomunikasi bersama.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 36 Th 1999; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 52 Th 2000; PP No 54 Th 2017; Perda Kota Tangerang Selatan No 2 Th 2013; Perda Kota Tangerang Selatan No 12 Th 2019; Perwal Kota tangerang Selatan No 3 Th 2019 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang Selatan No 47 Th 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
