Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN PATUH KARYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
ABSTRAK:
Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
bahwa pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan selama ini masih dilaksanakan lintas sektoral dan oleh beberapa perangkat daerah
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 11 Tahun 2005
UU Nomor 11 Tahun 2009
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 15 Tahun 2010
Permendagri Nomor 42 Tahun 2010
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Pembentukan dan Susunan Organisasi
Kedudukan Tugas dan Fungsi
Pembiayaan
Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
-
-
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Untuk Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 58 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No,27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.79 Tahun 2018
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah, termasuk juga mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran; Mekanisme Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; Integrasi/Konsolidasi RBA dengan RKA-Perangkat Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD; Ketentuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2019
MEMPASILITASI WARGA UNTUK MENDAPAT PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN TERHADAP STATUS PRIBADI DAN STATUS HUKUM
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Bagian Hukum Kab. Lombok tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
ABSTRAK:
a. bahwa pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan
perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status
pribad.i dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang
dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap
hak anak yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk akta
kelahiran;
b. bahwa di Kabupaten Lombok Tengah masih terdapat anak
anak yang belum memiliki Akta Kelahiran disebabkan
karena berbagai kendala yang dapat berpengaruh pada
masa depan anak;
c. bahwa untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran
bagi anak perlu dilakukan percepatan kepemilikan akta
kelahiran anak melalui jalur pendidikan, kesehatan, sosial
dan masyarakat diperlukan suatu pedoman yang memuat
program kerja yang perlu dilaksanakan seluruh instansi
terkait dan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Percepatan Pengurusan
Kepemilikan Akta Kelahiran Anak melalui Jalur
Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 06 Tahun 2012
Peraturan Peresiden Nomor 96 Tahun 2018
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA
KELAHIRAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
.
.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 2019
PEDOmAN - PENGADAAN - PEGAWAI - NoN - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - PADA - bADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - (BLUD) - PUSKESMAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD 2019/17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas diperlukan pegawai yang memadai, professional dan berkualitas Dan dalam rangka pemenuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a Dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 Permendagri No. 61 Tahun 2007 maka perlu menetapkan Perbup Bekasi tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non PNS pada BLUD Puskesmas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU RI No. 36 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2005; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permenkeu No.: 113/PMK.05/2012; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 17 Tahun 2019
Badan Layanan UmumHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Boalemo No. 14 Tahun 2020 tentang Insentif Tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan
Pemberian Insentif Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo TA 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2019/NO.758
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo TA 2019.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan dan karena kurangnya tenaga maka dipandang perlu memberikan insentif kepada tenaga non Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 38 Tahun 2018; PERDA Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Boalemo No. 5 Tahun 2018; PERBUP Boalemo No. 66 Tahun 2012; PERBUP Boalemo No. 56 Tahun 2018; PERBUP Boalemo No. 64 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan pemberian insentif bagi tenaga non aparatur sipil negara yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah tani dan nelayan Kabupaten Boalemo TA 2019 termasuk di dalamnya mengatur tentang besaran dan perhitungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo TA 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 690) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 16 Tahun 2019
PENGGUNAAN - SURPLUS - KAS - PADA - bADAN - LAYANAN - UMUm - DAERAH - (bLUD) - PUSKESMAS - DI - KAbUPATEN - bEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD 2019/16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam ranqka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi Pengelolaan Kas BLUD, yang terdapat SurpJus pendapatan dari target yang ditetapkan, dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak terhadap pelayanan kesehatan pada Puskesmas Di Kab. Bekasi Dan agar penggunaan surplus dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab dan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat maka perlu menetapkan Perbup Tentang Penggunaan Surplus Kas Pada SLUD Puskesmas di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU RI No. 36 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 23 Tahun 2005; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkeu No. 92 / PMK.05 / 2011; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Surplus PPK-BLUD Puskesmas, Prosedur Penggunaan Surplus PPK-BLUD Puskesmas, Pemantauan Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I/2231/12.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; dan Pelayanan Yang Dikenakan tarif. Selain itu diatur bahwa Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, besaran Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD wajib mendasarkan pada Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 15 Tahun 2019
PEDOMAN - PELAKSANAAN - PENGELOLAAN - KEUANGAN - bADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - PADA - PUSKESMAS - DI - KABUPATEN - BEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2019/15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa Puskesmas di Kab. Bekasi telah ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Kepbup Bekasi No. : 440/Kep. 83-DINKES/2019 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup Bekasi tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD pada Puskesmas di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkes No. 75 tahun 2014; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 8 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran, Mekanisme Pengajuan Dan Penetapan Rencana Bisnis Anggaran Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Integrasi/konsolidasi RBA Dengan RKA-SKPD Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Pengelolaan Kas, Pengelolaan Piutang, Utang BLUD, Investasi, Kerja Sama, Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa, Pengelolaan Barang, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
28 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Penunjang Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
menyebutkan bahwa Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah disusun dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan,
daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat yang ditetapkan dengan peratuan kepala daerah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan maupun kepada pengguna fasilitas yang disediakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, maka terhadap pengguna jasa dan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan dimaksud dipandang perlu dikenakan pembebanan biaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan
Penunjang Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene;
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Majene No. 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No. 4 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif Layanan Penunjang Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene. Ruang lingkupnya:
1. penunjang pelayanan medis;
2. penunjang pelayanan non medis
Hal lain yang diatur yaitu:
1. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
3. Besaran tarif layanan
4. Tata cara pembayaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:
Setiap Perusahaan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, memberikan kontribusi yang cukup potensial dalam percepatan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Para Pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan berusaha dan diberik kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 19 Tahun 2003
UU Nomor 25 Tahun 2007
UU Nomor 40 Tahun 2007
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 47 Tahun 2012
PP Nomor 12 tahun 2017
Permen BUMN Nomor Per 05/MBU/2007
Permensos Nomor 13 Tahun 2012
Perda Prov NTB Nomor 6 Tahun 2012
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Asas, Maksud dan Tujuan
Ruang Lingkup
Penyelenggaraan TJSLP
Forum TJSLP
sasaran Penyelenggaraan TJSLP
Pelaksanaan TJSLP Oleh Perusahaan
Klasifikasi Perusahaan Program TJSLP
Penganggaran dan Pembiayaan Forum
Pembinaan dan Pengawasan
Pembiayaan
Penghargaan
Penyeleseaian Sengketa
Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
-
-
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
