Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013
peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
72 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran serta efektivitas pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Tegal,
perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pembangunan
sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan W ali Kota Tegal
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 23 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup, Penganggaran, Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan, Penatausahaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 9B Tahun 2019 dicabut.
22 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 7/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian bangunan gedung perlu dilaksanakan penertiban dan penegakan hukum;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2018, perlu disusun adanya mekanisme pengawasan dan penertiban bangunan gedung.
1. UU Nomor 28 Tahun 2002;
2. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
4. UU Nomor 2 Tahun 2017;
5. PP Nomor 36 Tahun 2005;
6. PP Nomor 18 Tahun 2016;
7. Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2016;
8. Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2018;
9. Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011;
10. Perda Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 34 Tahun 2018;
11. Perda Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2015;
12. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2020;
13. Perda Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017;
14. Perwali Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
a. objek dan subjek pengawasan dan penertiban;
b. pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan gedung;
c. pembiayaan;
d. monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD 2021/No.3 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Prototipe Arsitektur Budaya Lokal Pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pagu Indikatif Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, BD.2020/NO.63 LL Kota Pontianak : 159 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ANALISA STANDAR BELANJA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka penyusunan anggaran pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisa standar belanja dan standar satuan harga;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Permenpupr Nomor 28/PRT/M/2016, Permendagri No.64 Tahun 2020, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.13 Tahun 2019
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, ASB, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 153 halaman lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 62 Tahun 2020
PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI KEPADA PENYEDIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO ABSTRAK
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 62
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI KEPADA PENYEDIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Perturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Juncto Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia serta dalam rangka penyelesian pekerjaan
konstruksi agar dapat segera difungsikan dan dimanfaatkan, maka dipadang perlu menetapkan Peraturan Walikota
Probolinggo tentang Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Kepada Penyedia Di lingkungan
Pemerintah Kota Probolinggo.
Mengingat: 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762); 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7); 9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Pemberian Kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Tata cara penganggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, BD.2020/NO.60 LL Kota Pontianak : 15 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, mengatur standar harga satuan tertinggi per-m2 (permeter persegi) konstruksi fisik maksimum untuk pembangunan bangunan gedung negara;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2002, UU No.33 tahun 2004, UU No.1 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.2 Tahun 2017, PP No.29 Tahun 2000, PP No.36 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.73 Tahun 2011, Perpres No.16 Tahun 2018, Permenpu Nomor 29/PRT/M/2006, Permenpu Nomor 11/PRT/M/2013, Permenkeu Nomor 194/PMK.02/2017, Permenpupr Nomor 22/PRT/M/2018, Permenpupr No.14 Tahun 2020, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.10 Tahun 2018, Perda No.13 Tahun 2019
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pengaturan Penyelenggaraan, Klasifikasi, Standar Luas dan Standar Jumlah Lantai, Standar Harga Satuan, Pembiayaan Bangunan/Komponen Bangunan Tertentu, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Peraturan ini memiliki 14 halaman dan 1 halaman lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
