Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2021/NOMOR 24 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka anjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2022.
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 32 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 53 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Wali Kota ini berisi 3 (tiga) Bab dan 4 (empat) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Ketentuan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 33
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS
TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat Plus perlu diarahkan pada
pengembangan potensi masing-masing wilayah dan mengatasi
permasalahan yang ada di masyarakat;
b. bahwa Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Plus perlu diselaraskan dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Pedoman Teknis Program Pemberdayaan
Masyarakat Plus Tahun Anggaran 2022;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun Tahun
2018; 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013; 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019; 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019;
Materi Pokok: mengatur mengenaiPedoman Teknis Program Pemberdayaan
Masyarakat Plus Tahun Anggaran 2022; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; prinsip pengelolan; sasaran dan orgabisaso pelaksana; penganggaran; bentuk kegiatan; pengelolaan anggaran dan kegiatan; mekanisme pelaksanaan kegiatan; penatausahaan dan pelaporan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021.
jumlah 78 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Otoritas Veteriner Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Otoritas Veteriner, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Otoritas Veteriner Kota Tasikmalaya;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 , Peraturan Menteri Pertanian Nomor
02/Permentan/OT.140/1/2010, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019
Terdiri atas 19 Pasal, 8 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Otoritas Veteriner Daerah, Dokter Hewan Berwenang, Tenaga Kesehatan Hewan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
mengatur mengenai Otoritas Veteriner Kota Tasikmalaya
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk upaya penurungm angka kemiskinan melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan keluarga miskin Pemerintah Kota Gorontalo menyelenggarakan Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 9 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2020; Perpres No. 63 Tahun 2017; Perpres No. 82 Tahun 2020; Permensos No. 1 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; KepPres No. 12 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 32 Tahun 2021
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2021/NO.32, LL Kota Pontianak : 15 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
Bahwa Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.62 Tahun 2017, Permendagri No.77 Tahun 2010, Pergub No.43 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lainnya, Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses dan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Dana Operasional Pimpinan DPRD, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2021
PERWALI Kota Banjar No. 29 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa ketentuan mengenai Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2018, sehubungan diperlukannya penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018
peraturan ini mengatur tentang perubahan kedua atas peraturan wali kota banjar nomor 23 tahun 2018 tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD Kota Pasuruan Tahun 2021 No 32
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-
2021, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
UU No 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954;
UU No 25 Tahun 2004;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;
PP No 46 Tahun 1982;
PP No 18 Tahun 2016;
PP No 17 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perpres No 109 Tahun 2020;
Perpres No 80 Tahun 2019;
Perpres No 18 Tahun 2020;
Permendagri No 86 Tahun 2017;
Permendagri No 100 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Permendagri No 17 Tahun 2021;
Perda Kota Pasuruan No 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Pasuruan No 8 Tahun 2010;
Perda Kota Pasuruan No 15 Tahun 2010;
Perda Kota Pasuruan No 7 Tahun 2016.
Kedudukan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur, untuk periode mulai 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. RKPD Kota Pasuruan Tahun 2022 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan daerah tahun berjalan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD Tahun 2021 No. 33
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional non alam yang berdampak terhadap menurunnya tingkat kesehatan masyarakat; b. bahwa untuk membantu meringankan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang dimakamkan di pemakaman umum kota Tangerang Selatan akibat wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu diberikan pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, Wali Kota dapat memberikan pembebasan retribusi.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935): 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 120); 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 122); 7. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 42);
Mengatur tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dimaksudkan untuk membantu masyarakat Daerah yang keluarganya meninggal sebagai akibat wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 32, BD 2021/No.32 Seri E
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perencanaan, Kelembagaan, Dan Penyelenggaraan Kota Cerdas Di Kota Bekasi
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi, penyelenggaraan Kota Cerdas harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan, Kelembagaan, dan Penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Bekasi.
Undang-UndangNomor 9 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 120 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02Tahun 2020, . Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2017.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perencanaan, Kelembagaan, dan Penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Bekasi. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Konsep Penyelenggaraan Kota Cerdas, Perencanaan Kota Cerdas, Organisasi Penyelenggaran Kota Cerdas, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sistem Informasi Manajemen, Pengaduan Masyarakat, Keamanan Informasi dan Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan Program Kota Cerdas Bekasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2016 dicabut
21 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
