Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa keuangan Desa harus dikelola berdasarkan
asas transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
bahwa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang
dan tindakan korupsi atas pengelolaan keuangan pada
pemerintah Desa, perlu didukung dengan sistem
pembayaran transaksi nontunai dengan memanfaatkan
teknologi dan informasi; bahwa dalam rangka memberikan landasan dan
kepastian hukum atas pelaksanaan transaksi nontunai
pada pemerintah Desa, diperlukan pengaturannya
dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah
Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembayaran, Transaksi Non Tunai, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 47 Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Tahun 2023 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023; bahwa sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional telah dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pandeglang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 77 Tahun 2021
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Setiap individu memiliki hak atas jaminan pelayanan kesehatan guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabat, menuju terciptanya masyarakat yang sehat, sejahtera, adil, dan makmur. Dalam upaya mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, diperlukan alokasi bantuan pembayaran iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membayarkan sebagian atau seluruh iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP), dengan memberikan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perpres No.82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No.64 Tahun 2020; PMK No.78/PMK.02/2020;
Perbup ini mengatur tentang petunjuk teknis pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang meliputi ketentuan umum, penyelenggaraan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan, persyaratan PBPU dan BP Pemda, besaran bantuan iuran jaminan kesehatan, pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan, pengalihan peserta PBI Jaminan Kesehatan ke peserta PBPU dan BP Pemda, pembayaran iuran PBPU dan BP Pemda, pengendalian dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
14 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 47
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dipandang perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2024.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
BAB IV PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
BAB V TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS
BAB V TATA CARA PERTANGUNGJAWABAN DAN PENATAUSAHAAN PERJALANAN DINAS
BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 46 Tahun 2023
PERBUP ini mengatur mengenai kewenangan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah; informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah; penentuan nilai kerugian daerah; penagihan dan penyetoran; penatausahaan dan akuntansi; pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian; dan penghapusan piutang atas kerugian daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 Tahun 2022
49 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 46 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah sebagian
PERBUP Kab. Tebo No. 58 Tahun 2017 tentang TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN STANDAR HARGA PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN STANDAR HARGA PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Standar Harga Pakaian Dinas pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa
tunjangan perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku diperlukan untuk meningkatkan peran dan kinerja;
b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo belum dapat menyediakan rumah dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena itu untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenangnya, dipandang perlu diberikan tunjangan perumahan;
c. bahwa berkaitan dengan hal tersebut, perlu mengatur tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, dan Standar Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 14 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2023; Permendagri No 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 11 Tahun 2017; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Thaun 2018; Perda Tebo No 2 Tahun 2017; Perbup No 58 Tahun 2017.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN STANDAR HARGA PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BELANJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perlu diatur batas tertinggi belanja kegiatan di desa serta memberikan
panduan dan kepastian besaran maksimal kegiatan di desa;
b. bahwa untuk memberikan, arah, landasan dan kepastian hukum pemerintah desa dalam belanja kegiatan di desa,
maka diperlukan pengaturan tentang standar belanja kegiatan di desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Kegiatan di Lingkungan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,Maksud dan Tujuan,Besaran Standar Belanja,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
-
-
8 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat