Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2019

Menemukan 20.034 peraturan dalam 0,085 detik

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pedoman Pemilihan Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan
Abstrak
Standar/Pedoman Transmigrasi, Daerah Tertinggal
Status Peraturan
Mencabut
  1. eraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/ VII/2009 tentang Pedoman Pemilihan Transmigran Teladan dan Petugas Pembina Unit Permukiman Transmigrasi Teladan
Download file:
Permendesa Nomor 24 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Tata Cara Konsolidasi Tanah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Transmigrasi, Daerah Tertinggal
Download file:
Permendesa Nomor 23 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Abstrak
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permendes PDTT No. 1 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Download file:
Permendesa Nomor 22 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permendes PDTT No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Mengubah
  1. Permendes PDTT No. 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Download file:
Permendesa Nomor 21 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Abstrak
Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permendesa PDTT No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Mencabut
  1. Permendes PDTT No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Download file:
Permendesa Nomor 20 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2020
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Desa Transmigrasi, Daerah Tertinggal
Download file:
Permendesa Nomor 19 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
Abstrak
Desa Standar/Pedoman Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals / SDGs
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
Mencabut
  1. Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
Download file:
Permendesa Nomor 18 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Abstrak
Desa Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Download file:
Permendesa Nomor 17 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Musyawarah Desa
Abstrak
Desa
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
Download file:
Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Budaya Kerja Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permendes PDTT No. 17 Tahun 2016 tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Download file:
Permendesa Nomor 15 Tahun 2019.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan