PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 20.032 peraturan dalam 0,105 detik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Di Bidang Ketenagalistrikan
Mencabut
  1. Permen ESDM No. 35 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 Mengenai Pemutus Sirkit Untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga Dan Sejenisnya - Bagian 1 : Pemutus Sirkit Untuk Operasi Arus Bolak-Balik, Sebagai Standar Wajib
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 36 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 0225:2011 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Dan Standar Nasional Indonesia 0225:2011/Amd1:2013 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amandemen 1 Sebagai Standar Wajib
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 9 Tahun 2010 tentang Penetapan Dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru Terbarukan Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan Dan Sub Bidang Inspeksi
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 8 Tahun 2010 tentang Penetapan Dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan Dan Sub Bidang Inspeksi
Mencabut
  1. Keputusan Menteri ESDM No. 1313 K/30/MEM/2003 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Di Bidang Ketenagalistrikan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1750 K/30/MEM/2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.1-2001 Mengenai Keselamatan pwmanfaatan listrik untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya - Bagian 1 mengenai Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 9 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 Dan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1 -2002/Amd1-2006 Mengenai Pemutus Sirkit Untuk Proteksi Arus Leblh Pada Instalasi Rumah Tangga Dan Sejenisnya - Bagian 1: Pemutus Slrklt Untuk Operas1 Arus Bolak-Balik, Sebagai Standar Wajlb
Mencabut
  1. Keputusan Menteri ESDM No. 246 K/30/MEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 Mengenai Pemutus Sirkit Untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga Dan Sejenisnya - Bagian 1 : Pemutus Sirkit Untuk Operasi Arus Bolak-Balik, Sebagai Standar Wajib
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Di Bidang Ketenagalistrikan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 K/30/MEM/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 Mengenai Frekuensi Standar Khusus Untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak-Balik Fase Tunggal Dan Fase Tiga 50 Hertz, Sebagai Standar Wajib
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
Mencabut
  1. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 188-12/44/600.4/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI pada Peralatan Tenaga Listrik Produksi Dalam Negeri
  2. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 189-12/44/600.4/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembubuhan Tanda Keselamatan Pada Pemanfaat Tenaga Listrik Produksi Dalam Negeri

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan