Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 20.032 peraturan dalam 0,099 detik

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Download file:

Perka ANRI Nomor 9 Tahun 2013.pdf

pedoman - gratifikasi - Arsip nasional ri

2013

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 9, jdih.anri.go.id; 8 hlm.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia perlu mendorong terwujudnya zona integritas. Dalam rangka mewujudkan zona integritas perlu adanya Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; dan Perka ANRI Nomor 3 Tahun 2006.
Pegawai ANRI dilarang baik secara langsung atau tidak langsung memberikan hadiah/cendera mata dan atau hiburan kepada setiap pihak yang memiliki hubungan kerja yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

CATATAN:

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2013.
Lampiran file: 10 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 8; lampiran hlm 9 sd 10)

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Teladan.

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perka ANRI Nomor 7 Tahun 2013.pdf

pedoman - penyelenggaraan lembaga kearsipan daerah

2013

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 7, jdih.anri.go.id; 4 hlm.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Teladan.

ABSTRAK:

Dalam rangka pembinaan kepada Lembaga Kearsipan Daerah dan pemberian apresiasi kepada daerah yang telah mengembangkan inovasi dan kreatifitas serta meningkatkan dinamika implementasi pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintahan Daerah, maka Lembaga Kearsipan Daerah perlu diberi penghargaan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 28 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arisp Nasional RI Nomor 3 Tahun 2006
Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut LKD adalah lembaga kearsipan yang terdiri dari LKD tingkat Provinsi, LKD tingkat Kabupaten dan LKD tingkat Kota.

CATATAN:

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2013.
Lampiran file: 26 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 5; lampiran hlm 6 sd 26)

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Retensi Arsip Keuangan

Abstrak

Arsip Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Perka Arsip Nasional No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan
Perka Arsip Nasional No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan
Perka Arsip Nasional No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan

Mencabut

Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2007 tentang JRA Keuangan

Download file:

Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2013.pdf

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan

Abstrak

Arsip Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Perka Arsip Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan

Download file:

Peraturan ANRI Nomor 3 Tahun 2013.pdf

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perdagangan

Abstrak

Arsip Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2013.pdf

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pertanian

Abstrak

Arsip Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan ANRI Nomor 1 Tahun 2013.pdf

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pengurusan Surat Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Abstrak

Arsip Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan ANRI Nomor 33 Tahun 2012.pdf

PEDOMAN PENGURUSAN SURAT DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2012

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 33, BN 2013/NO 251; KEMENKUMHAM.GO.ID; 3 HLM

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pengurusan Surat Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung terciptanya keseragaman dalam pengurusan surat agar lebih efisien, efektif dan sistematis guna memperlancar komunikasi kedinasan perlu adanya Pedoman Pengurusan Surat; b. berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pengurusan Surat di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 20008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;
Pedoman Pengurusan Surat Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan bagi unit pengolah yang berfungsi sebagai Central File di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam melakukan pengurusan surat

CATATAN:

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2013.
3 halaman

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Abstrak

Arsip Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka Arsip Nasional No. 35 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Mencabut

Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01/36/1999 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Arsip Nasional Republik Indonesia

Download file:

Peraturan ANRI Nomor 32 Tahun 2012.pdf

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Download file:

Peraturan ANRI Nomor 29 Tahun 2012.pdf

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Abstrak

Arsip Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan ANRI No. 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Download file:

Peraturan ANRI Nomor 28 Tahun 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT