Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka melaksanakan Internal Audit Charter diperluhkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.23 Tahun 2007, Permendagri No.28 Tahun 2007, Permenpan NO.PER/04/M.PAN/03/2008, Permenpan No.09 Tahun 2009, Permenpan No.19 Tahun 2009, Perka BPKP No.16 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Kode Etik Aparatur Pengawas Intern Pemerintah; Capaian; Penegakan Kode Etik; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
Terdiri atas 9 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 31 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Sanggau No. 23 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMNISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Admnistratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (5), Pasal 22 ayat (5), Pasal 24 ayat (3), dan Perda No. 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sanggau, perlu menetapkan Perbup tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sanggau.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2017, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Perda Kab. Sanggau No. 11 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
10 Halaman; Lampiran : 3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan Di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak, diperlukan jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi perawatan ibu hamil dengan resiko tinggi, pertolongan persalinan, pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
bahwa agar program Jaminan Persalinan berjalan efektif dan efisien perlu adanya tertib administrasi pengelolaan dana Jaminan Persalinan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Permenkes No. 2562/MENKES/PER/XII/2011, Permenkes No. 40 Tahun 2012, Permenkes No. 43 tahun 2016, Permenkes No. 52 Tahun 2016, Permenkes No. 71 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 17 Tahun 2013, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 25 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 77 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Penyelenggara Program Jampersal bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 adalah Dinas Kesehatan, ketentuan kepersertaan, kebijakan dana jampersal, dan ruang lingkup kegiatan jampersal, penggunaan dana, ketentuan tarif dan tata cara pengajuan klaim jampersal, pendanaan dan pemanfaatan dana hasil klaim, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
Perbup ini terdiri dari 12 Hlm dan 3 Hlm lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muko Muko No. 31 Tahun 2017
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten MukoMuko tahun 2017 Nomo r31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten MukoMuko
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 2 PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintaan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan thd peraturan perundang- undangan.
Berdasarkan ketentuan pasal 17 dan 19 PP No. 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah untuk usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
oleh karena itu perlu menetapkan peraturan bupati tentang piagam pengawasan internal di lingkungan pemkab Mukomuko.
UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2010, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 38 Tahun 2016, PP No. 18 Thun 2016, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2017, Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017, Permendagri No. 23 Tahun 2007, Permendagri No. 19 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang piagam pengawasan internal di lingkungan pemkab Mukomuko.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
Peraturan ini terdiri atas 8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 mengamanatkan setiap warga Negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; bahwa dalam rangka penyelenggaran pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, perlu disusun
pedoman pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 31 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 30 TAHUN 2002; UU NO. 10 TAHUN 2015; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 79 TAHUN 2005; PP NO. 60 TAHUN 2008; PP NO. 53 TAHUN 2010; PERMENPAN-RB NO. 52 TAHUN 2014; PERATURAN KPK NO. 2 TAHUN 2014
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratilikasi di lingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Kabupaten Bengkayang Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan atau pun masa nifas, maka pemerintah Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PMK No.113/PMK.05/2012, Permenkes No.75 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.31 Tahun 2016, Permenkes No.71 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sasaran, Tujuan dan ruang Lingkup Jaminan Persalinan; Ketentuan Penggunaan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal); Pertanggungjawaban Keuangan; Mekanisme Pelaksanaan Jampersal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Bab IX pasal 108 ayat (4) mengamanatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.11 tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Asas Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka; Tata Cara Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Persyaratan Umum dan Administrasi; Tahapan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Penggantian Pejabat Dan Masa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017
inspektorat - kewenangan - akses data dan informasi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD. 2017/No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Kapasitas dan Tugas, Inspektorat untuk mengakses Data dan Informasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti Standar Audit Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 yang menetapkan perumusan peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
b.
c.
urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta dalam menjalankan kewenangan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan tertinggi organisasi dan dalam rangka menjalankan peran dan tugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Kapasitas dan Tugas Inspektorat Untuk Mengakses Data dan Informasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kedudukan, Visi dan Misi, Nilai-Nilai, Tugas dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup Pengawasan Intern, Kewenangan, Tanggung Jawab, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2017.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Waktu Penyetoran Penerimaan Setoran Pajak Daerah Dari Wajib Pajak Melalui Petugas Pemungut Pajak Daerah
ABSTRAK:
Pembayaran pajak dilakukan di kas umum daerah atau melalui Petugas Pemungut Pajak Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan hasil penerimaan pajak yang diterima harus disetorkan ke KUD selambat-lambatnya 1x24 jam dan/atau dalam jangka waktu paling lama 6 hari kerja bagi tempat yang pembayaran relatif jauh jaraknya ke tempat pembayaran yang ditunjuk. Untuk penentuan jangka waktu penyetoran penerimaan setoran pajak daerah dari WP melalui petugas pemungut pajak daerah yang melibihi 1x24 jam harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Mempawah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Pontianak No. 5 Tahun 2010, Perda Kab. Pontianak No. 6 Tahun 2010, Perda Kab. Pontianak No. 7 Tahun 2010, Perda Kab. Pontianak No. 8 Tahun 2010, Perda Kab. Pontianak No. 10 Tahun 2010, Perda Kab. Pontianak No. 1 Tahun 2012, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pemungutan Pajak, Jangka Waktu Penyetoran, Tata Cara Penyetoran, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 30 Tahun 2017
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL-DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO-pns
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2017/No. 639
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik PNS
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, sadar akan tanggung jawabnya sebagai Aparatur Negara dan abdi masyarakat, serta melaksanakan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu diatur Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan, ruang lingkup, nilai-nilai dasar bagi PNS, Kode Etik PNS, sanksi dan tindakan administratif, penegakan kode etik, majelis kode etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 20 halaman termasuk dengan lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
