PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2018

Menemukan 19.487 peraturan dalam 0,09 detik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PAN & RB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87.1/ M.PAN/8/2005 tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
BUMN BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Narkotika Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permen PPPA No. 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita Gratifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1015)
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen PPPA No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
  2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446); dan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita pendidikan dan pelatihan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan