Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi Pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan
Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat;
Dasar Hukum
Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lebaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6264);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6391);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat KesehatanMasyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157); 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/Pmk.05/2017
tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1701);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018
tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 19);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan UmumDaerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2
Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 209);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
31. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 27);
32. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 89);
Materi Pokok
Perbup ini adalah: -Pengaturan remunerasi mempertimbangkan prinsip :
a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset,
pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau
layanan BLUD;
b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada
layanan sejenis;
c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang
dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
d. kewajaran, yaitu memperhatikan nilai kelayakan
dan keadilan sesuai standar yang berlaku
e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan
kinerja keuangan.
-Remunerasi mempunyai filosofi:
a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim
kerja yang memerlukan kebersamaan;
b. memberikan azas perlindungan bagi semua
komponen baik unit pelayanan maupun unit
penunjang dalam satu rantai nilai;
c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen
dengan adanya keterbukaan/transparansi dan
dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
d. saling menghargai antar komponen, menegakkan
keadilan dan kejujuran; dan
e. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian
serta mengutamakan kepentingan pasien.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2019.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati Blora
Nomor 81 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital
By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mendorong pencapaian
visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.
Soeprapto Cepu, Peraturan Bupati Blora Nomor 81
Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
(Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. R Soeprapto Cepu perlu disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah
Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Peraturan Internal Rumah Sakit
Bab IV Peraturan Internal Korporasi
Bab V Peraturan Internal Staf Medis
Bab VI Kerahasiaan Informasi Medis
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
Peraturan Bupati Blora Nomor 81 Tahun 2016 dicabut.
69 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 50 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baru maka ditambahkan jenis pelayanan baru berupa pelayanana spesialistik penunjang: bahwa Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 50 tahun 2015 tentang Besaran Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru belum mengatur mengenai besaran tarif untuk jenis pelayanan spesialistik penunjang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan merevisi jenis pelayanan dan tarif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 50 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 tahun 25; Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 50 Tahun 2015
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Besaran Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program jaminan Kesehatan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan, perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015.
Peraturan ini mengubah Pasal 1, Penghapusan ayat (3) pada Pasal 12, Perubahan pada Pasal 19A, Penghapusan Pasal 21.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kraton sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kraton (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang Dan/ Atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 77
ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan
Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan
Dinas Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/Jasa
Bab V Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 54 Tahun 2019
PEMBAGIAN - JASA PELAYANAN - PADA BADAN LAYANAN UMUM - DAERAH RUMAH SAKIT UMUm DAERAH RUPIT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2019/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian jasa pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umu Daerah Rupit
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dalam rangka penyesuaian dengan Badan Layan Umum Daerah dan dalam rangka penyesuaian dengan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan ,Jaminan Intergrasi,Jampersal dan Umum perlu ditetapkan pembagaian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
UU No 1 Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU No 44 Tahun 2009;UU No 16 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebebrapa kali dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 23 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005;PP No 74 Tahun 2012;PP No 25 Tahun 2000; Permenkeu No 10/PMK.02/2006;Permendagri No 61 Tahun 2007;Permenkes No 12 Tahun 2013;Perda No 3 Tahun 2016 Perbup No 67 Tahun 2016 sebagimana telah diubah dengan perbup No 83 Tahun 2018;Perbup No 23 Tahun 2015
Tujuan Hak dan Kewajiban , Hak dan Kewajiban , Distribusi Jasa Pelayanan ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati Blora
Nomor 95 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa Badan Layanan Umum Daerah mengenakan
tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan
layanan barang/jasa kepada masyarakat; bahwa tarif layanan kesehatan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 95 Tahun
2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora Yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 29 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Blora Nomor 95 Tahun 2010 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan sehingga perlu disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif
layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan
disampaikan kepada pimpinan dewan perwakilan
rakyat daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif
Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengenaan Tarif
Bab III Jenis Tarif
Bab IV Perhitungan Tarif
Bab V Penetapan Besaran Tarif Layanan Terutang
Bab VI Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan
Bab VII Perawatan Pasien yang Berstatus sebagai Tahan Negara atau Narapidana
Bab VIII Pemanfaatan Tarif
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019.
Peraturan Bupati Blora Nomor 95 Tahun 2010 dicabut.
58 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 54 Tahun 2019
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2019/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Ki Ageng Getas Pendowo Gubug
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung penyelenggaraan operasional Rumah
Sakit perlu diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas,
fungsi, uraian tugas jabatan dan tata kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Ki Ageng
Selo Wirosari dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit
Umum Daerah Kelas D Ki Ageng Getas Pendowo Gubug
Kabupaten Grobogan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Ki Ageng
Selo Wirosari dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit
Umum Daerah Kelas D Ki Ageng Getas Pendowo Gubug;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, unit non struktural, eselonisasi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit
Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip, Maksud dan Tujuan
Bab III Tata Kelola
Bab IV Tata Kelola Korporasi
Bab V Pengelola
Bab VI Pengorganisasian dan Struktur Organisasi RSUD
Bab VII Pejabat Pengelola
Bab VIII Organisasi Pelaksana
Bab IX Organisasi Pendukung
Bab X Prosedur Kerja
Bab XI Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah
Bab XII Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Bab XIII Kerja Sama
Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan
Bab XV Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Bab XVI Pengelolaan Sumber Daya Lain
Bab XVII Pengelolaan Lingkungan dan Limbah
Bab XVIII Pencabutan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah
Bab XIX Ketentuan Peralihan
BAb XX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 86 Tahun 2016 dicabut.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri 1. Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 22 (dua puluh dua) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Investasi; Pinjaman/Utang; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
