PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2018

Menemukan 19.487 peraturan dalam 0,088 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Mencabut
  1. Perma No. 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan MK No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
  2. Peraturan MK No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan MK No. 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Mencabut
  1. Peraturan MK No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan MK No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Mencabut
  1. Peraturan MK No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. Peraturan MK No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan MK No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mencabut
  1. Peraturan MK No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. Peraturan MK No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan MK No. 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konsitusi
Mencabut
  1. Peraturan MK No. 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi
  2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Standar/Pedoman Kode Etik

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan