Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 19.252 peraturan dalam 0,093 detik

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Kepmendagri 11 2001 PEDOM...AN BARANG DAERAH.PDF

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah

Download file:

Kepmendagri 62 1999.pdf

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900 – 327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Pemantauan Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum

Download file:

Kepmendagri 47 1999 pedkinerjaPDAM.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Hukum

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Permenag Nomor 5 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Statuta Institut Agama Islam Negeri Takengon

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Download file:

PMA_no._18_tahun_2021.pdf

STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAKENGON

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 18, BN 2021/NO. 988; https://jdih.kemenag.go.id/: 63 HLM

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Takengon

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel pada Institut Agama Islam Negeri Takengon, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Takengon;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Takengon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 71); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Takengon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
1. ketentuan umum 2. Identitas 3. Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi 4. Sistem pengelolaan 5. Sistem penjaminan mutu internal 6. Tata Kelola 7. Kode etik 8. Bentuk dan tata cara penetapan keputusan 9. perencanaan 10. Pendanaan, pendapatan, pengadaan barang/jasa, dan kekayaan 11. Sarana dan prasarana 12. Kerja Sama

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
61 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Agama Nomor 110 Tahun 2008 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong

Download file:

PMA_no._11_tahun_2021.pdf

STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 11, BN 2021/NO. 735; https://jdih.kemenag.go.id/l: 62 HLM

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel pada Institut Agama Islam Negeri Sorong, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
a. ketentuan umum b. Identitas c. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi d. Sistem Pengelolaan e. Sistem Penjaminan Mutu Internal f. Tata Kelola g. Bentuk dan Tata Cara Penetapan keputusan h. Perencanaan i. Pendanaan, Pendapatan, Pengadaan Barang/Jasa dan Kekayaan j. Sarana dan Prasarana k. Kerja Sama l

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
59 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengesahan Standar Mutu Buku Umum Keagamaan

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PMA_no._9_tahun_2021.pdf

PENGESAHAN STANDAR MUTU BUKU UMUM KEAGAMAAN

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 9, BN 2021/NO. 523; https://jdih.kemenag.go.id/l: 12 HLM

Peraturan Menteri Agama tentang Pengesahan Standar Mutu Buku Umum Keagamaan

ABSTRAK:

a. bahwa buku umum keagamaan mempunyai peran strategis dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama umat beragama, serta memperkuat rasa cinta tanah air, membangun jati diri bangsa, dan karakter bangsa; b. bahwa untuk meningkatkan peran buku umum keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan mengenai pengesahan standar mutu buku umum keagamaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengesahan Standar Mutu Buku Umum Keagamaan;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
a. ketentuan umum b. Standar Mutu c. Lembar Pengesahan Standar Mutu Buku Umum Keagamaan d. Pembinaan dan Pengawasan e. Peran Serta Masyarakat

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.
13 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Standar/Pedoman

Download file:

PMA_no._5_tahun_2021.pdf

STANDAR KEGIATAN USAHA PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 5, BN 2021/NO. 263; https://jdih.kemenag.go.id/l: 4 HLM

Peraturan Menteri Agama tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
1. ruang lingkup 2. Istilah dan definisi 3. Penggolongan usaha 4. Persyaratan Umum Usaha 5. Persyaratan Khusus Usaha 6. Sarana 7. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) 8. Pelayanan 9. Persyaratan Produk/Proses/jasa 10.Sistem Manajemen Usaha 11. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan 12

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
33 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 52 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah TInggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya

Download file:

PMA_No._39_tahun_2020.pdf

STATUTA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

2020

Peraturan Menteri Agama NO. 39, BN. 2020/No. 1627, https://jdih.kemenag.go.id/; 61 hlm

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1359);
mengatur tentang a. ketentuan umum yang berisi penjelasan b. Visi dan misi institut c. indentitas institut d. penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi e. sistem pengelolaan f. Sistem penjaminan mutu internal g. tata kelola h. Kode etik i. bentuk dan tata cara penetapan keputusan j. perencanaan k. pendanaan, pendapatan dan pengadaan barang/jasa dan kekayaan l. sarana dan prasarana m. kerja sama

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2015tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1304)
60 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Statuta Institut Agama Kristen Negeri Toraja

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 19 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja

Download file:

PMA_No._38_tahun_2020.pdf

STATUTA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA

2020

Peraturan Menteri Agama NO. 38, BN. 2020/No. 1626, https://jdih.kemenag.go.id/; 67 hlm

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Toraja

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel pada Institut Agama Kristen Negeri Toraja, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Toraja;
1. Pasal 17 ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Toraja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 5. Peraturan Menteri Agama Nomor25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Toraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1359);
mengatur tentang: a. ketentuan umum b. identitas c. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi d. sistem pengelolaan e. sistem penjaminan mutu internal f. tata kelola g. kode etik h. bentuk dan tata cara penetapan keputusan i. perencanaan j. pendanaan, pendapatan, pengadaan barang/jasa, dan kekayaan k. sarana dan prasarana l. kerja sama

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 367),
68 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2001.