Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 No. 33
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Pendamping APBD Penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. dalam rangka pengentasan kemiskinan dan guna melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari kemungkinan resiko, perlu adanya pemenuhan salah satu kebutuhan dasar berupa rumah layak huni,
b. pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk penambahan nilai bantuan rumah
swadaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai dana pendamping,
UU No. 12 Tahun 2002
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 1 Tahun 2011
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 88 Tahun 2014
Perpres No. 7 Tahun 2022
Permenpupr No. 5 Tahun 2021
Permenpupr No. 5 Tahun 2022
Perda Kota Pariaman No. 6 Tahun 2021
Perwali No. 86 Tahun 2021
Mengatur:
Verifikasi calon penerima bantuan stimulan rumah swadaya
Penyaluran dana pendamping APBD DAK Fisik dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Penerima Bantuan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
18
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD Tahun 2022 Nomor 33
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan keuangan daerah maka Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Wali Kota Cilegon tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
Peraturan ini mengubah Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2021
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 33 Tahun 2022
dinas perindustrian dan perdagangan - tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 901
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (4)
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PermenDagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PermenDagri No.120 Tahun 2018; PermenPANRB No.17 Tahun 2021; PermenPANRB No.25 Tahun 2021; Perda Batam No.10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.1 Tahun 2021; Perwali Batam No.78 Tahun 2021
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Bentuk dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka
Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota
Batam Tahun 2016 Nomor 505) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku, sepanjang bukan terkait
ketentuan yang mengatur tugas pokok, fungsi, dan
uraian tugas terhadap Jabatan Struktural Eselon III
dan Eselon IV yang Pejabat Fungsionalnya
disetarakan/disederhanakan sebagai pengganti
Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV yang
disetarakan/disederhanakan sebagai tindak lanjut
pelaksanaan kebijakan penyetaraan/penyederhanaan
birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, belum
diangkat/dilantik oleh Wali Kota.
49 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 33 Tahun 2022
PEDOMAN EVALUASI INTERNAL APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD 2022 (33)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Evaluasi Internal Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sebagai salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif.
Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No 29 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 38 Tahun 2000, UU No 5 Tahun 2014, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022, UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020, PP No 60 Tahun 2008, PP No 12 Tahun 2017, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 tahun 2018, Permen PAN-RB No PER/04/M.PAN/3/2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Evaluasi Internal Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD Tahun 2022 Nomor 229
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa terdapat ketentuan yang perlu diatur sebagai pemenuhan akreditas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang.
UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 18 Tahun 2016; Permenkes No. 971/MENKES/PER/XI/2009; Permenkes No. 755/MENKES/PER/IV /2011; Permenkes No. 10 Tahun 2014; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Kemenkes No. 772/MENKES/SK/VI/2002; Kemenkes No. 631/Menkes/SK/IV/2; Perda No. 7 Tahun 2016
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Perubahan Pasal 11;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
Perwal ini mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 33 Tahun 2022
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 33
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 menunjukkan
perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan
keadaan keuangan daerah, serta rencana program dan
kegiatan,
a.
bahwa dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan
perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 serta untuk menyusun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6& Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 2019
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat P-RKPD merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022: dan/atau
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 2021 harus digunakan untuk tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Walikota. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2023 terdapat Dana Desa yang harus dilakukan secara profesional dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017; dan Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2022.
Lampiran 1 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, menyatakan Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, JRA dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Dan bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 70 Tahun 2021.
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Klasifikasi Arsip Dan Kode Klasifikasi Arsip, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
8 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2022 Nomor 34
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 - 2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah secara rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan, perlu menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. UU No. 30 Tahun 2014
4. Perpres No. 81 Tahun 2010
5. Perpres No. 47 Tahun 2021
6. Permenpan RB No. 37 Tahun 2013
7. Permenpan RB No. 25 Tahun 2020
8. Permenpan RB No. 60 Tahun 2021
Road Map Reformasi Birokrasi merupakan dokumen secara rinci tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
105
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (3) Perda No. 09 Tahun 2012, maka perlu ditetapkan Perwali tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah.
Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah: UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 1 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 1 Tahun 2020; UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 55 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 09 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 03 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 04 Tahun 2020; Perda No. 11 Tahun 2012; Perda No. 07 Tahun 2013; Perda No. 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 07 Tahun 2019; Perda No. 06 Tahun 2016; Perda No. 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 11 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, dasar pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, besaran pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, tata cara dan persyaratan prosedur pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
20 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
