Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksaanaan Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan transaksi nontunai di desa perlu
dilaksanakan agar mencerminkan keadilan serta dapat
dipertanggungjawabkan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
bahwa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Kabupaten Pemalang dapat berjalan
lebih efektif, efisien, tertib, transparan, perlu
menerapkan transaksi nontunai pada Pemerintah
Desa;
bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan
transaksi nontunai pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa di Kabupaten Pemalang, perlu diatur
dalam Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Transaksi Nontunai Pada Pemerintah
Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Desa
yang meliputi
Tujuan, Jenis Penerimaan Dan Pengeluaran, Transaksi Nontunai, dan Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan
dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
Anggaran 2024 agar berjalan tertib, lancar, efektif,
dan efisien, perlu menetapkan Standar Harga
Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar harga satuan yang meliputi: a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan e. satuan biaya pemeliharaan. Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah. Standar harga satuan dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 60 Tahun 2023
ArsipOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/PedomanPedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
Status Peraturan
Mencabut
Ketentuan Pasal 10 dan Lampiran I Romawi II dan Lampiran II Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Kearsipan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standarisasi Penomoran Naskah Dinas Perangkat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 060
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip dan Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao perlu dilakukan penataan kearsipan pada kode klasifikasi arsip dalam penomoran naskah dinas;
b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Kode Klasifikasi dan Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penomoran Naskah Dinas; Bab 3. Pencantuman Nomor; Bab 4. Pengelolaan Nomor; Bab 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2023.
Ketentuan Pasal 10 dan Lampiran I Romawi II dan Lampiran II Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Kearsipan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standarisasi Penomoran Naskah Dinas Perangkat Daerah dicabut
5 halaman; 67 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian pada Inspektorat.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian agenda prioritas Pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan mengoptimalisasi keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam kegiatan keinvestigasian
b. bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja pengawasan keinvestigasian pada Inspektorat yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, perlu mengatur pedoman pengelolaan keinvestigasian;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pelaksanaan penugasan keinvestigasian menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk memperkuat implementasi sistem pengendalian intern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan keuangan Daerah dalam pengelolaan kepemerintahan yang baik dan bersih;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian pada Inspektorat;
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Balangan Nomor 103 Tahun 2022;
PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN KEINVESTIGASIAN
PADA INSPEKTORAT dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PEDOMAN MANAJERIAL; PEDOMAN TEKNIS; KETETNTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan arah bagi
pemerintahan desa dalam penyusunan, pembahasan, dan
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
diperlukan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa;
bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa melalui tugas penyelenggaraan Pernerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa diperlukan pedoman penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024.
Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024,
meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa dan hal khusus lainnya.
Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 60 Tahun 2023
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Tahun 2023 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (5), Pasal 95 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 20 Tahun 2018; PMK No. 146 Tahun 2023; Perda No. 2 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2021; Perda No. 13 Tahun 2021
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengalokasian Add dan Bhprd Bab III Pengelolaan Add dan Bhprd Bab IV Perhitungan Add dan Bhprd Bab V Penetapan Besaran dan Tata Cara Penyaluran Add Ddan Bhprd Bab VI Penggunaan dan Penyaluran Add dan Bhprd Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Perubahan Penggunaan Add dan Bhprd Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Kab. Subang Tahun 2023 No 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menentukan standar dalam
penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang
diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan
sebuah kegiatan;
Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa
analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis
Standar Belanja Non Fisik di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran
2024.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 dengan sistematika: Ketentuan Umum; Komponen ASB Non Fisik; Tema ASB Non Fisik; Ketentuan Lain- Lain; Ketentuan Peralihan: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
39 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 59 Tahun 2023
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPerikanan dan KelautanStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Natuna No. 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Th. 2020 Tentang Petunjuk Teknis penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Perikanan dan Kelautan - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 299
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan operasional tempat pelelangan ikan di Kabupaten Natuna, ada beberapa ketentuan yang perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini mengatur mengenai Pasal 18 ayat (6); UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 31 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 54 Th. 2002; PP No. 28 Th. 2018; PP No. 11 Th. 2023; PermenKP No. 8 Th. 2021; PermenKP No. 34 Th. 2021; Perda Kab. Natuna No. 3 Th. 2019; Perda Kab, Natuna No. 16 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020, yaitu diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11 C; serta diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15 A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020
3 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
