Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.895 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1962
• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu
Perubahan Dan Tambahan Ketentuan Penyelenggaraan Aturan Bea Meterai 1921
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pers, Pos, dan Periklanan Perlindungan Konsumen PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 6 Tahun 1964 tentang Tarip Uang Tera
Mengubah
  1. PP No. 9 Tahun 1960 tentang Penambahan Ketentuan Penyelenggaraan "Aturan Bea Meterai 1921"
Download file:
pp no 006 tahun 1962.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 196 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
Pemberian Wewenang Kepada Menteri Perdagangan Dibidang Ekspor
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
pp no 196 tahun 1961.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dalam Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (STBL. 1937 NO. 604) Untuk Tahun 1961
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perpajakan
Download file:
pp no 004 tahun 1961.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1960
• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu
Penetapan Daftar Barang-Barang yang diimpor dengan Kurs Dasar Rupiah dan Daftar Barang-Barang yang Impornya dibatasi
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
pp no 031 tahun 1960.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1960
• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu
Penambahan Ketentuan Penyelenggaraan "Aturan Bea Meterai 1921"
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Hak atas Kekayaan Intelektual
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 6 Tahun 1962 tentang Perubahan Dan Tambahan Ketentuan Penyelenggaraan Aturan Bea Meterai 1921
Mengubah
  1. Staatsblad 1921 No. 621
Download file:
pp no 009 tahun 1960.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1959
• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu
Penunjukan Hasil yang dibikin dengan Alkohol-Etil yang dalam Keadaan-Keadaan yang Tertentu Tidak Akan dibebani Bea-Masuk sebagai Barang Alkohol Sulingan
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 30 Tahun 1954 tentang Penunjukkan Terhadap Beberapa Hasil yang dibikin dari Alkohol-Etil, yang dalam Keadaan-Keadaan Tertentu Tidak Akan dibebani Sebagai Barang Alkohol Sulingan
Download file:
PP No 061 Tahun 1959.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 1959
• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu
Penenetapan Retribusi untuk Idzin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 1959/1960
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
PP No 055 Tahun 1959.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 1959
• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu
Pengubahan dan Tambahan Tabaks-Accijns-Verordening (Staatsblad 1932 NO. 560)
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 30 Tahun 1956 tentang Tambahan Peraturan Pemerintah Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 560)
Download file:
PP No 054 Tahun 1959.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1959
• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu
Pungutan Ekspor dan Impor (Pueks dan Puim)
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPU No. 32 Tahun 1960 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Lalu-Lintas Pembayaran Luar Negeri
Download file:
PP No 042 Tahun 1959.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1959
• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu
Penetapan Retribusi untuk Ijin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 1958/1959
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
PP No 035 Tahun 1959.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan