Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.377 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1956

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan Konsesi

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

PP No. 36 Tahun 1956.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1956

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan Konsesi

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 21 Tahun 1959 tentang Pengubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1956

Download file:

PP No. 35 Tahun 1956.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1955

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Cara Centraal Rubber Fonds Termaksud dalam "Centraal Rubber Fonds Ordonnantie 1948" Melaksanakan Tugasnya Termaksud dalam Pasal 2 Ordonansi Tersebut

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

PP No. 12 Tahun 1955.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1953

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Peraturan Pembungkusan Bahan-Bahan Pembeku Karet

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Mencabut

"Verpakkingsverordening-rubbercoagulatie-middelen" (Staatsblad 1941 Nr 468) dan Verordening yang diundangkan dengan Staatsblad 1941 1941 Nr 579),

Download file:

PP No. 023 Tahun 1953.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1952

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Pengubahan Peraturan Pemerintah Nr 58 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nr 85 Tahun 1951) Mengenai Opseten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 58 Tahun 1951 tentang Opcenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat

Download file:

PP No. 043 Tahun 1952.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 1948

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

Militairisasii Pusat Perkebunan Perkebunan Negara

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

PP No 64 Tahun 1948-kumham.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 1948

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia Dijadikan Perusahaan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PP No 57 Tahun 1948-kumham.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1947

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Mendirikan Kantor Untuk Mengurus Perusahaan Perkebunan Milik Bangsa Asing yang Dikuasai Oleh Negara

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 47 Tahun 1960 tentang Pembubaran Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia Termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1947

Download file:

PP No.9 Tahun 1947.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1946

• Berlaku mulai 78 tahun yang lalu

Pembentukan Pusat Perkebunan Negara

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

PP No. 4 Tahun 1946.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Kebun Raya

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya

Download file:

Perpres Nomor 83 Tahun 2023.pdf

Kebun Raya

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 83, LN 2023 (161) : 21 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelenggaraan Kebun Raya

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan pembangunan dan pengelolaan kebun raya yang dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi, perlu melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan perguruan tinggi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur tentang penyelenggaraan kebun raya dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan kebun raya meliputi: 1) penyusunan rencana pengembangan kebun raya; 2) pembangunan kebun raya; 3) pengelolaan kebun raya; dan 4) pembinaan dan pengawasan. Fungsi kebun raya terdiri atas konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Pendanaan penyelenggaraan Kebun Raya yang menjadi kewenangan Badan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersumber dari: 1) anggaran pendapatan dan belanja negara; 2) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 21 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1956.