Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 94, BD 2021/Nomor 94 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Sukabumi Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi
ABSTRAK:
Untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif, serta efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 146 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi. Terdiri atas 13 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 146 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Sukabumi pada UPT RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi
13 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik
diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki
kompetensi dan kualifikasi jabatan dalam menyelenggarakan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
b. bahwa guna memberikan arah, landasan dan tolok ukur
penilaian untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
diperlukan landasan yuridis standar kompetensi jabatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
Un dang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Un dang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Un dang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Un dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pe raturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Pe raturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pe raturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016, Pe raturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 dan Pe raturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, standar kompetensi jabatan, penggunaan dokumen dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
225 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2016, dan bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2016 dipandang perlu untuk disesuaikan dan dicabut; Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, menyatakan SAPD diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah, Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjar.
Undang Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016.
ketentuan umum, sistem akuntansi pemerintah daerah, dAN ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
106 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 93, BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 93
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang- Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014
tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah ‘Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, .Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, .Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015, .Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 24 Tahun 2015, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 91 Tahun 2021
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022, Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 adalah sebesar Rp. 536.667.000,- (Lima Ratus Tiga PuluhEnam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan rincian alokasi untuk masing-masing Desa sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal; bahwa Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 35 Tahun 2020;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, dan ditambah 4 (empat) angka, yaitu angka 14, angka 15, angka 16, angka 17. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5A). Di antara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A. Ketentuan Pasal 26 diubah, Ketentuan Pasal 27 diubah, Di antara ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A. Ketentuan Pasal 30 diubah, Ketentuan Pasal 31 diubah. Di antara ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A. Ketentuan Pasal 34 diubah, Ketentuan Pasal 35 diubah, Ketentuan Pasal 37 dihapus, Ketentuan Pasal 38 diubah, Di antara ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A. Di antara ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A. Ketentuan Pasal 40 diubah, Ketentuan Pasal 41 diubah, Ketentuan Pasal 42 diubah, Di antara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A. Ketentuan Pasal 45 diubah, Di antara ketentuan BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XA.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal diubah.
22 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Akuntansi Properti Investasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan
tertib administrasi penyusunan dan penyajian Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar
akuntansi pemerintahan berbasis akrual, perlu didukung
dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar
pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan
berhasil guna, perlu menetapkan Sistem Akuntansi
Konsesi Jasa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Properti
Investasi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, sistem akuntansi properti investasi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik, meningkatkan kualitas pembinaan dan
pengembangan karier serta menjamin pemenuhan hak
dan kesempatan yang sarna bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu
dilaksanakan manajemen talenta tanpa membedakan
gender, suku, agama, ras, dan golongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat
berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Talenta Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Refonnasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tujuan, Prinsip, Ruang Lingkup Dan Aspek Talenta PNS; Kelembagaan Manajemen Talenta PNS; Penyelenggaraan Manajemen Talentan PNS; Sistem Informasi Manajemen Talenta; Anggaran; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2021.
21 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peser'-a Didik Baru TK, SD, dan SMP Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2O2O/2O21
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2021/2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor I Tahun 2O2l tentang penerimaan peserta
Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
Dasar hukum peraturan walikota adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU NO.8 TH.1956; UU NO.20 TH 2003; UU NO.14 TH.2005; UU NO.23 TH 2014; UU NO.11 TH 2020; PP NO.17 TH 2010; PP NO.57 TH 2021; PERMEN PENDIDIKAN NASIONAL NO.22 TH 2016; PERMEN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN NO.32 TH 2018; PERMEN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN NO.1 TH 2021; SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN NO.1 TH 2021
Dalam peraturan walikota ini berisi 8 (delapan) bab & 43 pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi ketentuan umum; tata cara PPDB; pendataan ulang; perpindahan peserta didik; pelaporan & pengawasan; sanksi administratif; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, dan SMP Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2O2O/2O21
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
