Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Tahun 2007/No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penilik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan diperlukan adanya pejabat yang ditugaskan secara penuh untuk melakukan penilikan pendidikan nonformal; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penilik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Unda11g-Unda11g Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 T ahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Perauan Pemetiri&ah Nomor 19 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Persyaratan Pengangkatan Penilik
Bab III Tahapan Seleksi Calon Penilik
Bab IV Penetapan Nominasi Calon Penilik
Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2007.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2006 dicabut.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, bd tahun 2007/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan diperlukan adanya pejabat yang ditugaskan secara penuh untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dan
pembinaan profesi guru; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tahapan Seleksi Calon Pengawas Sekolah
Bab III Penetapan Nominasi Calon Pengawas Sekolah
Bab IV Penetapan nominasi Calon Pengawas Sekolah
Bab V Ketentuan Perlaihan
Bab VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2007.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 024 Tahun 2006 dicabut.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2007
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH SMP, SMA, DAN SMK
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2007/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK
ABSTRAK:
bahwa guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah SMP, SMA, DAN SMK;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Persyaratan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
Bab III Tahapan Seleksi Calon Kepala Sekolah
Bab IV Penetapan Nominasi Calon Kepala Sekolah
Bab V Masa Tugas
Bab VI Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Bab VII Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Tugas Guru Sebagai Kepala Sekolah
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2007.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 025 Tahun 2006 dicabut.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2007
Peningkatan Pelayanan Pertahanan Melalui Program Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) Kabupaten Luwu Utara
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD.2007/No.12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peningkatan Pelayanan Pertahanan Melalui Program Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 18 Oktober 2005, Nomor : 530-1579-53 tentang Peningkatan Pelayanan Pertanahan dalam rangka kegiatan Sertipikasi Massal Swadaya dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 14 Pebruari 2006 Nomor 500-262-53 tentang Pelayanan Pertanahan dalam kegiatan Sertipikasi Massal Swadaya di Sulawesi Selatan :
b. bahwa dalam pemberian hak atas tanah dengan pelayanan massal swadaya diberikan keringanan biaya dalam pelayanan sertipikasi :
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sibagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Peningkatan Pelayanan Pertanahan melalui Program Setipikasi Massal Swadaya (SMS) Kabupaten Luwu Utara
1 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan pasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Oaerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendataran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221 ) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60) :
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60 ).
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : KRITERIA DAN PERSYARATAN
BAB IV : PELAKSANA
BAB V : MEKANISME PELAKSANAAN
BAB VI : PEMBIAYAAN
BAB VII : TATA CARA PEMBAYARAN
BAB VIII : EVALUASI
BAB IX : KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB X : PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2007.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2007-2009
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Menjamin Kualitas Dan Obyektiivitas Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS Dalam Dan Dari Luar Jabatan Struktural Eselon II Ke Bawah, Dipandang Perlu Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2007-2009
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 8 Tahun 1974; Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 100 Tahun 2000; Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Kemendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. PPU No. 1 Tahun 2004; KekepBKN No. 12 Tahun 2002; Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No.13 Tahun 2002; KekepBKN No. 13 Tahun 2003.
Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Tugas, Keanggotaan, Tata Kerja, Kepangkatan Pengangkatan Dan Pemberhentian, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2007.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 5 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Di Pekerjakan Secara Penuh Pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/KBP/M.PAN/9/2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu segera untuk segera ditindaklanjuti; Penyertaan jenjang jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.43 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 2002; PP No.25 Tahun 2000; PP No.9 Tahun 2003; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kukar No.27 Tahun 2000.
Penyetaraan jenjang jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut: a. Tingkat Kabupaten: 1) Sekretaris; 2) Wakil Sekretaris; 3) Kepala Sub Bagian; 4) Sekretaris Unit Tingkat Kabupaten; 5) Wakil Sekretaris Unit Tingkat Kabupaten; 6) Kepala Seksi Unit Tingkat Kabupaten. b. Tingkat Kecamatan: 1) Sekretaris; 2) Kepala Sub Seksi. c. Tingkat Kelurahan/Ranting: 1) Sekretaris; 2) Kepala Urusan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2007.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2007
PENJABAT (PJ.) KEPALA DESA - TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWENANGAN
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2007/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Hak dan Kewenangan Penjabat (PJ.) Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk memperlancar pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan
kepada masyarakat bagi desa yang dipimpin oleh
Penjabat (Pj.) Kepala Desa, maka dipandang perlu
menetapkan tugas, fungsi, hak dan kewenangan
Penjabat (Pj.) Kepala Desa; bahwa tugas, fungsi, hak dan kewenangan Penjabat
(Pj.) Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19 Tahun 2005,
sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku dan
perembangan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali
dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan yang
baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi Hak dan
Kewenangan Penjabat (Pj.) Kepala Desa;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas, fungsi, hak dan kewenangan penjabat (Pj.), larangan penjabat (Pj.) kepala desa, pemberhentian penjabat (Pj.) kepala desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2007.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19 Tahun 2005 dicabut.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 490 A Tahun 2006
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 490 A, BD.2016/No.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pranata
Laboratorium Kesehatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna,
maka perlu disusun uraian tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pranata
Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
07/KEP/M.PAN/2/2000; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2001;
Peraturan bupati tentang uraian tugas dan fungsi
Jabatan fungsional pranata laboratorium kesehatan
Kabupaten karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2006.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 494 A Tahun 2006
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN KABUPATEN KARANGANYAR
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 494 A, BD.2006/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Sanitarian Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaantugas Jabatan FungsionalSanitarian
agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu disusun uraian
tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Sanitarian Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 2 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 3 2 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
19/KEP/M.PAN/l1/2000; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2001;
Peraturan bupati (perbup) tentang uraian tugas dan fungsi jabatan fungsional sanitarian kabupaten karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2006.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 496 A Tahun 2006
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 496 A, BD.2006/No.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Nutrisionis Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Nutrisionis
agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu disusun uraian
tugas dan tungsi Jabatan Fungsional Nutrisionis Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
23/KEP/M.PAN/4/2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2001;
Peraturan bupati (perbup) tentang uraian tugas dan fungsi jabatan fungsional nutrisionis kabupaten karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2006.
19 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
