Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 19.216 peraturan dalam 0,097 detik

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
Abstrak
Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Download file:
Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme
Abstrak
Terorisme Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Download file:
Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu Standar/Pedoman
Download file:
Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pedoman Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019
Abstrak
Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Download file:
Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Standar/Pedoman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permen PPPA No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1212
Download file:
Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen PPPA No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
  2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446); dan
Download file:
Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah
Abstrak
Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita pendidikan dan pelatihan
Download file:
Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pemberian Dan Pengelolaan Bantuan Di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Abstrak
Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PPPA No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Mengubah
  1. Permen PPPA No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan Di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Download file:
PERMEN PPPA No 3 Thn 2017...an Bantuan KPPPA.pdf
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Abstrak
Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PPPA No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Download file:
Permen PPPA Nomor 9 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan Di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Abstrak
Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PPPA No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Diubah dengan
  1. Permen PPPA No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pemberian Dan Pengelolaan Bantuan Di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Download file:
PERMEN PPPA No 6 Thn 2016...an Bantuan KPPPA.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan