Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di
lingkungan instansi pemerintah maka Pemerintah Kota
Semarang perlu melaksanakan sistem penanganan
pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak
Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Mekanisme Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System)
Bab III Perlindungan dan Sanksi Bagi Pelapor
Bab IV Tim Penanganan Pengaduan
Bab V Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan
BAb VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2019.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi
ABSTRAK:
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupatan negara hukum serta untuk menjunjung tinggi kepastian hukum; bahwa Kota Cimahi telah medriliki aturan tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi, dimana keberadaan Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi sangat diperlukan dalam pembangunan serta pemersatu bangsa; bahwa dengan telah diundangkannya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah, Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah merupakan dasar kewenangan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2018 tentarg Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi
UU No 9 Tahun 2001, UU No 23 Tahun 2014, Permendagri No 2 Tahun 2018
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan wali Kota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018
Komunitas Intelijen Daerah
3
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 ebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7
Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Tunjangan Hari Raya di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Sukabumi. Terdiri atas 8 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
10 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 238
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin Dan Tunjangan Guru Yang Telah Memiliki Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Sekolah Menengah Pertama Swasta Dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 16 Tahun1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
Materi pokok:Maksud dan Tujuan Remunerasi, Asas Remunerasi, Bentuk Remunerasi, Penganggaran Remunerasi, Penerima Remunerasi, Pemberian Remunerasi, dan Penghentian Penghitungan Jasa Pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2019.
Jumlah Halaman: 11 HLMN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan peraturan walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 15 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah; BAB III Tata Cara Penyaluran; BAB IV Penggunaan; BAB V Pelaporan; BAB VI Pertanggungjawaban; BAB VII Pengawasan; BAB VIII Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 828 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pare-Pare Nomor 10 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, maka sebelumya dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan anggaran belanja pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
12. . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
17.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
18. Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah
19. Peraturan Walikota Parepare Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2019
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2019
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai
pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri
bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon
Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya dan agar Perjalanan Dinas
dapat dilaksanakan secara tertib, efesien, transparan dan
bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan
mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2012; Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
DAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ;
BAB IV
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI ;
BAB V
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ;
BAB VI
PERJALANAN DINAS JABATAN;
BAB VII
PROSEDUR PERJALANAN DINAS ;
BAB VIII
PENGGOLONGAN ;
BAB IX
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN ;
BAB X
PERJALANAN DINAS PINDAH ;
BAB XI
BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH ;
BAB XII
PELAKSANAAN DAN PROSEDURPEMBAYARAN
BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB XIII
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS;
BAB XIV
PENGENDALIAN INTERNAL;
BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN ;
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan
Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai
Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
(Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 1),
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Palangka
Raya Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai
Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
(Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 56),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
35 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
