Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Perwako Payakumbuh Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Giro Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan perencanaan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah Tahun 2018 yang meliputi fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan pengawasan serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2018
UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 12 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No 23 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diubah dengan PERMENDAGRI No 8 Tahun 2009; PERMENDAGRI No 110 Tahun 2017
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2018, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Pelaksanaan Pengawasan; 3. Pelaporan Pengawasan; 4. Hasil Pengawasan; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
15 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2018/NO.8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
7. Peraturan Walikota Binjai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 32);
Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian dan Eselonisasi, Pembiayaan dan Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Hlm, Lampiran: I
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8 Ayat (2), Pasal 16 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (2), dan Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987;Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988;Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:
a. umum;
b. teknis; dan
c. administrasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
28 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka Mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab diperluhkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional dan bertanggung jawab;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.28 Tahun 1999, UU No.12 tahun 2001, UU No.15 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.11 Tahun 2017, PP No.12 tahun 2017, Permendagri No.8 Tahun 2009, Perda No.3 Tahun 2016, Perwako No.55 tahun 2016;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; maksud dan Tujuan; Obyek Kode Etik; Kode Etik; Larangan; Sanksi; majelis Kode Etik; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
Peraturan Daerah ini memiliki 10 halaman;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palu Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib pembentukan Peraturan Wali Kota di lingkungan Pemerintahan Kota Palu, perlu adanya prosedur penyusunan Peraturan Wali Kota yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan sistematis; bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Palu atas Peraturan Wali Kota yang berkualitas, perlu dibuat peraturan mengenai tata cara pembentukan Peraturan Wali Kota yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar; bahwa berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.342/2728/Ro.Hkm perihal hasil fasilitasi rancangan Peraturan Wali Kota, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang program pembentukan Peraturan Wali Kota dan penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman; Lampiran 2 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1439 H/2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menghadapi bulan suci ramadhan dan hari raya idul fitri 1439H/2018 Agar tercipta situasi yang kondusif, aman, dan tertib perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan yang berupa pedoman dalam menghormati bulan suci ramadhan dan hari raya idul fitri guna menunjang pelaksanaan ibadah dan amal kebajikan bagi umat islam.
Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah / wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
mengatur mengenai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H/2018 yang diatur dalam lampiran dan menugaskan kepada satuan pelaksanaan pengamanan ketentraman dan ketertiban terpadu untuk mengadakan pemantauan dan penegakan terhadap pelaksanaan peraturan Walikota Ini
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
3 Halaman - 1 Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pare-Pare Nomor 08 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Parepare tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare Tahun Anggaran 2018;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air minum;
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Dati II Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 1975 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Paepare Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 96):
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Perusahaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelarasan keberadaan status
pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Kediri dengan
pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Daerah, maka sebagian ketentuan dalam Peraturan
Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah
Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri perli diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan
Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Kediri;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri di
Lingkungan Pemerintah Kota Kediri
mengubah Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f terkait penerimaan TPP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
-
-
jumlah 5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
