Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.236 peraturan dalam 0,08 detik

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 4 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Badan Keamanan Laut

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka Bakamla No. 6 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Mencabut

Surat Keputusan Kalakhar Bakorkamla Nomor: Skep103/Kalakhar/Bakorkamla/II/2007 tentang Pedoman Penggunaan Seragam Pakaian Dinas di Lingkungan Bakorkamla

Download file:

Perkabakamla 04 2016.pdf

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keamanan Laut Nomor Per005/Kalakhar/Bakorkamla/XII/2013 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut
Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor Per-010/Kepala/Bakamla/IX/2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut

Download file:

Perkabakamla 03 2016.pdf

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Penerbitan dan Penggunaan Kartu Tanda Anggota Badan Keamanan Laut

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perkabakamla 01 2016.pdf

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 23 hari yang lalu

Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

2024sepanrb004.pdf

Pengawasan - Sistem Merit - Manajemen - Aparatur Sipil Negara

2024

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 4, jdih.menpan.go.id: 4 hlm.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara

ABSTRAK:

Guna menjamin kesinambungan pengawasan penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.
Dasar hukum SE Menpan RB ini adalah UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 20 Tahun 2023; Perpres Nomor 91 Tahun 2024; dan Perpres Nomor 92 Tahun 2024.
SE Menpan RB ini memuat ketentuan terkait dengan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit di lingkungan Instansi Pemerintah sebelum dan setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor91 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor92 Tahun 2024.

CATATAN:

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2024.
Lampiran file: 4 hlm.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

2023semenpanrb017.pdf

Sistem Kerja - Pegawai - Aparatur Sipil Negara - ASN - Daerah Khusus Ibukota - Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi - ASEAN

2023

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 17, LL : 4 hlm.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang berlangsung pada tanggal 5 - 7 September 2023 di Jakarta dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023.
Dasar hukum SE ini adalah PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 47 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 21 Tahun 2023.
Surat Edaran ini berisi himbauan agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta untuk dapat melakukan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 dimaksud mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023. Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 agar dapat memperhatikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

CATATAN:

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal .
Lampiran file: 4 hlm.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Mutasi Kepegawaian Dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

Download file:

SE Menteri PAN-RB Nomor 21 Tahun 2022.pdf

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Peran Serta Instansi Pemerintah Dalam Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Daerah Papua Melalui Program Magang

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

SE Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022.pdf

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

SE Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2022.pdf

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengusulan Unit Kerja Dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

SE Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2021.pdf

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Dukungan Pelaksanaan Long Form Sensus Penduduk 2020 dan Partisipasi Aktif Aparatur Sipil Negara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kebijakan Pemerintah

Download file:

SE Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016.