PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.838 peraturan dalam 0,015 detik

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepmen KKP No. 56/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan