PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.248 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Arsip Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Hak atas Kekayaan Intelektual Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Hak atas Kekayaan Intelektual Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 1 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Mengubah
  1. Permenkumham No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Ku.02.02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Permenkumham No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi dan Pos Persepsi
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Arsip Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2023
• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/763/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Ketentuan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan