Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.351 peraturan dalam 0,014 detik

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Transportasi Darat

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Qanun No 2 Tahun 2019.pdf

transportasi darat/ laut/ udara

2019

Qanun NO. 2, Lembaran Kabupaten Tahun 2019/ No. 2

Qanun tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuanPasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 15 Tahun 2005; PP Nomor 32 Tahun 2011; PP Nomor 37 Tahun 2011; PP Nomor 51 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2012; PP Nomor 80 Tahun 2012; PP Nomor 79 Tahun 2013; PP Nomor 74 2014; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016
Dalam Qanun Daerah ini diatur 141 Pasal tentang BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas dan Tujuan; BAB III Ruang Lingkup; BAB IV Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ; BAB V Jaringan LLAJ; BAB VI Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor; BAB VII Bengkel; BAB VIII Terminal; BAB IX Pembinaan Pemakai Jalan; BAB X Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas; BAB XI Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; BAB XII Andalalin; BAB XIII Angkutan; BAB XIV Perparkiran; BAB XV Pemindahan KL\endaraan; BAB XVI Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ; BAB XVII Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Darat; BAB XVIII Perkeretaapian; BAB XIX Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi; BAB XX Forum LLAJ; BAB XXI Kerja Sama; BAB XXII Peran Serta Masyarakat; BAB XXIII Pengawasan dan Pengendalian; BAB XXIV Penyidikan; BAB XXV Ketentuan Pidana; BAB XXVI Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019.
72 hlm

Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1954

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappj (B.V.M.) NV

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Ditetapkan dengan

UU No. 71 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67

Download file:

UU Darurat Nomor 10 Tahun 1954.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendagri No. 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022

Diubah dengan

PERMENDAGRI No. 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021

Download file:

Permendagri Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah

PERMENDAGRI No. 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020

Download file:

Permendagri Nomor 56 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antar Jakarta Dan Bandung

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

2023pmkeuangan089.pdf

penjamin-transportasi

2023

Peraturan Menteri Keuangan NO. 89, BN.2023 (702)/19 hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antar Jakarta Dan Bandung

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015,Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara penjaminan pemerintah, dukungan pemerintah atas penugasan BUPI, penyelesaian akibat pelaksanaan penjaminan pemerintah, pengelolaan risiko, penganggaran dana cadangan penjaminan, pembukuan dan pelaporan pelaksanaan penugasan, pemantauan dan evaluasi dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
19 hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.05/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun Pada Kementerian Perhubungan

Abstrak

Badan Layanan Umum Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 124/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan

Download file:

34~PMK.05~2019.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.05/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Bali Pada Kementerian Perhubungan

Abstrak

Badan Layanan Umum Pendidikan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 210/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan

Download file:

10~PMK.05~2019Per.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.05/2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura Pada Kementerian Perhubungan

Abstrak

Badan Layanan Umum Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PMK Nomor 120 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.05/2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan

Abstrak

Pendidikan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 5/PMK.05/2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta

Download file:

PMK Nomor 23 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.08/2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PMK Nomor 148 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 1954.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.