Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, guna pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi serta tata kelola pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata, perlu disusun uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 58 Tahun 2012 dicabut.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Adat Khas Kabupaten
Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melestarikan warisan budaya, baik yang
bersifat Benda maupun Takbenda sebagaimana diatur dalam
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2012 tentang Bahasa dan Aksara Jawa, maka diperlukan
upaya strategis melalui konservasi, rekonstruksi dan
revitalisasi sesuai dengan peraturan perundang undangan; bahwa Kabupaten Kebumen memiliki berbagai kebudayaan
hasil cipta, karsa dan karya masyarakat berupa Pakaian Adat
khas Kabupaten Kebumen yang harus dilestarikan,
dilindungi, dibina dan dikembangkan; bahwa penggunaan pakaian adat yang merupakan ciri khas
kebudayaan masyarakat Kabupaten Kebumen perlu diatur
dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pakaian Adat Khas Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pakaian adat, model pakaian adat, penggunaan pakaian adat, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92, Pasal 96
dan Pasal 119 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 10 tahun 2008 tentang Kepariwisataan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemberian
lzin Usaha Kepariwisataan;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4562);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Tahun 2011-2031; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun
2008 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri C
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun
2008 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3
Seri C );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun
2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 55)
peraturan ini mengatur mengenai prosedur pemberian izin usaha kepariwisataan. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, jenis dan pengertian usaha kepariwisataan, prinsip penyelenggaraan pelayanan publik, operasionalisasi usaha kepariwisataan tertentu, kawasan olahraga, izin pemakaian stand di kawasan olahraga, sanksi administrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Prosedur Pemberian
Izin Usaha Kepariwisataan dan Penyelenggaraan Kegiatan di
Kawasan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2009 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 17 halaman + lampiran 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Cinta Mekongga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka upaya melestarikan, memelihara
dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah secara
efektif dibutuhkan adanya regulasi dalam mengatur
pelaksanaan proses pembelajaran Bahasa Daerah di
sekolah-sekolah;
b. bahwa untuk memproteksi terjadinya kepunahan
Bahasa daerah di lingkungan masyarakat perlu adanya
tanggung jawab, kerjasama serta kepedulian semua
pihak untuk melestarikan dan melakukan proses
pembelajaran sekaligus pembiasaan bagi anak/ generasi
muda untuk melakukan komunikasi berbahasa daerah
yang baik dan benar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Gerakan Cinta Mekongga
(Kolaka Mebitara/Kolaka Berbicara) dalam rangka
pengembangan dan pelestarian nilai - nilai budaya di
Kabupaten Kolaka;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang (Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisatawan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39
Tahun 2009 tentang pemenuhan Beban Kerja Guru dan
Pengawas Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35
Tahun 2010 ten tang Petunjuk teknis Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kolaka;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 31 Tahun
2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian Adat dan
Pengembangan Adat lstiadat dan Lembaga Adat;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pelestarian nilai Budaya dan Nilai Sejarah serta Cagar
Budaya di Kabupaten Kolaka;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK GERAKAN CINTA MEKONGGA
BAB IV
UKURAN KEMAMPUAN BERBAHASA DAERAH
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN GERAKAN CINTA MEKONGGA
BAB VI
JANGKA WAKTU DAN SEKOLAH SASARAN GERAKAN CINTA MEKONGGA
BAB VII
MEDIA DAN SARANA PEMBELAJARAN
GERAKAN CINTA MEKONGGA
BAB VIII
TINDAK LANJUT GERAKAN CINTA MEKONGGA
BAB IX
KETENTUAN PELAKSANAAN
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan organisasi dan peningkatan mutu pendidikan nonformal, perlu adanya satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang dialihkan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2017
PENERIMAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA - PENCAPAIAN TARGET KINERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PP No 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif paling tinggi sebesar 5% apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa yang dimaksud kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam target penerimaan APBD yang dijabarkan secara triwulan dalam Perkada; bahwa dinas pemuda, olahraga dan pariwisata Kab Cilacap merupakan instansi pelaksana pemungut retribusi tempat rekreasi dan olahraga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang pencapaian target kinerja atas penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada dinas pemuda, olahraga dan pariwisata Kab Cilacap TA 2017;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU N 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 69 Tahun 2010; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencapaian target kinerja, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2017.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Rembang memiliki warisan budaya batik tulis Lasem yang sangat berharga sebagai budaya bangsa, mempunyai makna filosofi dan seni bernilai tinggi serta bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat dan untuk menjaga kualitas dan keaslian batik tulis Lasem maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip-Prinsip, Ruang Lingkup, Perlindungan Motif Batik Tulis Lasem, Pengembangan Pengetahuan tentang Batik Tulis Lasem, Pembinaan Pembatik dan Perajin, Pengembangan Kawasan Batik Tulis Lasem, Promosi Batik Tulis Lasem, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan Budaya Kabupaten Gianyar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata.
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2013.
KETENTUAN UMUM; USAHA PARIWISATA; TATA CARA PENDAFTARAN USAHA; PEMUTAKHIRAN TDUP; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENDANAAN; PELAPORAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 83 Tahun 2015
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desa Wisata Di Kawasan Danau Rana
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Destinasi Danau Rana sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Buru, perlu mengatur tentang Desa Wisata untuk Desa-Desa di sekitar Danau Rana. Pengaturan desa wisata sebagaimana dimaksud huruf a, dimaksudkan untuk mengangkat dan meindungi nilai-nilai budaya, agama, adat-istiadat, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 50 Tahun 2011; PERDAKABBURU No. 17 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan prinsip penyelenggaraan desa wisata, pencanangan dan penetapan desa wisata, hak dan kewajiban, kawasan desa wisata, pembangunan desa wisata, pengelolaan desa wisata, pemanfaatan dan pengembangan daya tarik desa wisata, usaha pariwisata dan desa wisata, kewajiban pemerintah daerah, peran serta masyarakat, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
