Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa guna mengingkatkan tertib administrasi dan laporan
keuangan · Perusahaan Daerah se Kota Magelang, perlu adanya
pedoman dalam penyusunan laporan keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil
guna, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor % Tahun 1962; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2002; Perda Kota Magelang no 5 Tahun 2002; Perda Prov Jateng No 11 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 9 Tahun 2009; Perda Kotamadya Daerah Tk II Magelang No 270 Tahun 1978; Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 12 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 13 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang laporan keuangan, tata cara penyampaian laporan keuangan, bentuk laporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2010.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 47 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD 2009/44 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar
Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 42 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Magelang dan
melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah,
Walikota bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong
dan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan prioritas dan
karakteristik Kota Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil
guna, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau di Kota
Magelang;
UU No 17 tahun 1950; UU No 10 Tahun 1995; UU No 11 Tahun 1995; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 6 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembagian dan penggunaan DBHCT, tanggung jawab dan rancangan kegiatan, pengelolaan DBHCT, pelaporan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBHCT.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2009.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 40 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyediaan dan Pendistribusian Tabung Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan
pendistribusian bahan bakar, mengurangi subsidi bahan bakar
minyak dan meringankan beban keuangan negara maka perlu
melaksanakan program konversi penggunaan minyak tanah ke
Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram; bahwa untuk mengatur pelaksanaan penyediaan dan
pendistribusian tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG),
dipandang perlu adanya pedoman penyediaan dan
pendistribusian tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg
di Kota Magelang; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 2 Tahun 1981; UU No 3 Tahun 1982; UU No 8 Tahun 1999; UU No 22 Tahun 2001; UU No2 0 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2004; PP No 36 Tahun 2004; Perpres No 104 Tahun 2007; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelan No 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan oaerah Kata Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 3 Tahun 2009; PermenESDM No 7 tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, harga eceran tertinggi, pola distribusi, konsumen LPG 3 Kg, Penataan SPPBE, agen dan pangkalan, kewajiban, hak dan larangan, pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2009.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 39 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Standarisasi Harga Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa agar setiap perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2010 dapat berjalan efektif,
efisien clan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu menyusun
Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2010 ; bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan
kegiatan bagi pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Magelang
perlu menyusun Standarisasi Harga Tahun 2010; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Standarisasi
Harga Pemerintah Kota Magelang tahun 20 IO ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2007; Perda No 2 Tahun 2008; Perda No 2 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standarisasi Harga merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2009.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 37 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Lampiran Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa sebagian gambar dan keterangan dalam Lampiran
Peraturan Wali~ota ~agelang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kata Magelang berdasarkan hasil konsultasi di Departemen
Dalam Negeri terdapat beberapa kekeliruan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
diatas, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian agar
tidak menimbulkan kesalahan dalam penerapannya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Magelang tentang Perubahan Lampiran Peraturan Walikota
Magelang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian
Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; PP No 30 tahun 1980; Keppres No 18 Tahun 1972; Perpres No 1 tahun 2007; Permendagri No 60 Tahun 2007; Permendagri No 11 Tahun 2008; Kepmendagri no 36 Tahun 1979;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2009.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2009 diubah.
23 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD 2009/34 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Perijinan Pada Badan Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2009.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat