Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD 2017/ No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas tempat rekreasi dan olah raga, Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga;
b. bahwa dengan adanya perkembangan harga dan perekonomian, perlu menyesuaikan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
c. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, penyesuaian besaran tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2011;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 72 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan
pelayanan, serta pembinaan terhadap masyarakat di
bidang kesenian, maka Pemerintah Kabupaten
Semarang melalui kegiatan pada Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga telah
mengalokasikan bantuan berupa hibah uang kepada
lembaga kesenian ; bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan
dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun
petunjuk pelaksanaan pemberian hibah dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 118
Tahun 2011; Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 52
Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada lembaga Kesenian di
Kabupaten Semarang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendirian Kampung Bahasa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 A ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian Kampung Bahasa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pendirian Kampung Bahasa yang meliputi: Ketentuan Umum; Pendirian; Tata Cara Pendirian; Pembinaan; Pengawasan dan Pengendalian; Penutupan Kampung Bahasa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka perlu menetapkan uraian tugas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang digunakan sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas jabatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu (LEMASLI)
ABSTRAK:
Bahwa keberadaan adat istiadat di Kabupaten Muna Barat yang sarat nilai budaya yang wajib di pelihara serta dilestarikan dalam upaya pengembangan dan membangun kearifan lokal yang berfungsi mencegah timbulnya konflik sosial melalui pemberdayaan lembaga masyarakat adat;
Bahwa penanganan konflik sosial harus dilaksanakan secara senergi, terpadu, dan terkoordinasi serta salah cara penyelesaian konflik sosial adalah melalui pendekatan antropologi budaya, serta soft power dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, sebagai obyek yang terhimpun dalam sebuah lembaga masyarakat adat;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
Perbup ini mengatur mengenai Pembentukan Lembaga Masyarakat Adat, yang meliputi; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Kelembagaan; Peran Pemerintah Daerah; Pendanaan; Peran Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dan Pengembangan Desa Wisata Dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kepariwisataan dan meningkatkan serta melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan optimalisasi potensi ekonomi serta karakteristik Daerah dan untuk menciptakan sinergitas antar program Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga, maka perlu Membentuk dan Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya di Kabupaten Purbalingga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Pengembangan Desa Wisata Dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, desa wisata dan desa budaya, sinergitas program, pembinaan dan pengawasan dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan daya tarik wisata sebagai tujuan wisata di Kabupaten Karangasem dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah Lingkungan.
b. bahwa sektor kepanwisataan dengan segala potensi yang dimiliki merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Karangasem.
c. bahwa dalam rangka diversifikasi dan optimalisasi pengelolaan daya tarik wisata, perlu diperbaharui penetapan daya tarik wisata yang sudah ada dengan ppnambahan daya tarik wisata baru dan manajemen pengelelolaan yang professional.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurub b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016.
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Tentang Maksud dan Tujuan
BAB III Tentang Pengelolaan
Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 52 Tahun 2017
PEDOMAN - PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN - ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2017/No.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan masyarakat; bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat sedang menghadapi ancaman yang serius sebagai dampak negatif dari globalisasi dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi; bahwa Pemerintah Daerah perlu melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Klaten.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur mengenai Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Peran Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Pelaporan; Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 52 Tahun 2017
Pariwisata dan Kebudayaan- Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN WISATA DESA PANTAI UTARA KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 - 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang Tahun 2017-2021.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 11).
1. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan;2. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang Tahun 2017-2021 dan dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan;3. Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
69 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
