Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Dan Barang Di Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan jasa angkutan agar lebih menjamin kesinambungan jasa angkutan penumpang umum dan barang perlu menyempurnakan kembali penetapan tarif jasa angkutan dimaksud dengan menitik beratkan atas kepentingan dan kemampuan masyarakat;
bahwa dengan diberlakukan kebijakan Pemerintah terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berimbas langsung pada sektor perhubungan khususnya terhadap pelayanan jasa transportasi; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konsiderans di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Dan Barang Di Kota Banjarmasin Dengan Sistematika; Besaran Tarif Angkutan Umum 7 Barang; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2013.
2 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 30 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penerbitan Pas Kecil Untuk Kapal Kurang Dari 7 Grosse Tonnage
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan identitas terhadap
kapal dengan tonnage kotor kurang dari 7 Gross Tonnage
(< GT.7) yang berlayar dan beroperasi diperairan laut,
perlu diberikan surat tanda bukti kebangsaan kapal
berupa pas kecil; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang
Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 204), Pas Kecil
diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal tentang Tata Cara Penerbitan Pas Kecil
Untuk Kapal Kurang Dari 7 Grosse Tonnage;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2009;
Peraturan walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ketentuan pas kecil, tata cara penerbitan, masa berlaku pas kecil, penggantian pas kecil, tanda pas kecil, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2013.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum
ABSTRAK:
Dengan adanya kenaikan harga BBM pada tanggal 22 Juni 2013 yang akan berdampak terhadap jasa transportasi pelayanan angkutan umum di Kota Palembang, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemkot Palembang, YLKI Sumsel, Dirlantas Polda Sumsel, Polresta Palembang, Dishubkomonfo Prov. Sumsel, Dishub Kota Palembang, Perwakilan BEM UnPGRI Palembang, Perwakilan BEM Unbidar Palembang, Perwakilan Sopir, Perwakilan Pengusaha Angkutan Kota dan Anggota SPAU pada tanggal 24 Juni 2013, maka perlu meninjau kembali Perwali No. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum, untuk disesuaikan dengan harga BBM dimaksud. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 20011; Kepmenhub No. KM 35 Tahun 2003.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tarif, sanksi administrasi, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2013.
Mencabut Perwali No. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Angkutan Bus Air Transmusi
ABSTRAK:
Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap angkutan umum dan kelancaran pengoperasian BUS AIR TRANSMUSI, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal dari sistem transportasi melalui pengembangan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemkot Palembang denga pihak PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) pada tanggal 11 April 2013 perlu mengatur besaran tarif angkutan bus air transmusi dalam Kota Palembang. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; Kepmenhub No. 58 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, besarnya tarif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2013.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melakaanakan ketentuan Pasal 71 ayat
(5Lpasal 72 ayat (5), Pasal 7.5 ayat (2).dart Pasal 85 ayat (3)
Peraturan Daerah ·Kata Semarang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang, maka perlu
menyusun peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah
dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertirnbarrgarr dirnaksud dalam huruf a,
dan · huruf b, rnaka perlu membentuk Peraturan Walikota
Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor di. Kata. Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Uildang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pernerinta h Nomor 16 Tahun 1976,Pcraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Pemerirrtnh Nomor 55 Tahun 2012,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kot.a Semarang Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, wajib retribusi, tata cara pemungutan retribusi, tempat pembayaran, bentuk dan isi SKRD serta penyelesaian untuk pembayaran, tata cara pemeriksaan retribusi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon No. 17 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Parkir Kendaraan Pada Ruas Jalan Umum
ABSTRAK:
Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Ambon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka dipandang perlu mengganti Peraturan Walikota Ambon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Parkir Kendaraan Pada Ruas Jalan Di Kota Ambon karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini di Kota Ambon.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kota Ambon No. 2 Tahun 2005; Perda Kota Ambon No. 5 Tahun 2011; Perda Kota Ambon No. 21 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang Parkir Kendaraan Pada Ruas Jalan Umum, dengan menetapakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan parkir kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas angkutan jalan yang tertib, teratur, aman, dan nyaman bagi setiap pengguna jalan kota. Untuk itu perlu menetapkan ruas-ruas jalan di Kota Ambon sebagai tempat parkir kendaraan bermotor angkutan orang dan barang. Tata Cara Parkir di tepi jalan umum diatur oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon. Tata cara parkir yang diatur meliputi, posisi parkir di tepi jalan, lamanya waktu parkir, parkir ditandai dengan rambu khusus parkir, dan garis/marka jalan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2013.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Ambon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Parkir Kendaraan Pada Ruas Jalan di Kota Ambon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (2) Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 14 SERI E tanggal 10 Agustus 2011, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2011.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 64 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Mobil Barang Dalam Kota Palembang
ABSTRAK:
Sebagai upaya untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas di Kota Palembang, perlu merubah dan meninjau kembali Keputusan Walikota Palembang No. 517 Tahun 2002 tentang Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Mobil Barang Dalam Kota Palembang, perlu adanya ketentuan mengenai larangan, pengaturan jadwal dan rute mobil barang (truk) yang masuk dan keluar Kota Palembang. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Mobil Barang Dalam Kota Palembang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
Mencabut Keputusan Walikota Palembang No. 517 Tahun 2002 tentang Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Mobil Barang Dalam Kota Palembang
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
