Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.264 peraturan dalam 0,078 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.02/2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah

Download file:

PMK Nomor 46 Tahun 2006.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.02/2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Subsidi, PSO

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 121/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos

Mencabut

PMK No. 74/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggara Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos

Download file:

PMK Nomor 29 Tahun 2006.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.07/2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pejabat Lelang Kelas I

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I

Download file:

PMK Nomor 41 Tahun 2006.pdf

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 10 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Permenko Polhukam Nomor 10 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan

Permenlu No. 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
mencabut sebagian ketentuan Pasal 2 huruf a, Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2021

Download file:

Permenlu Nomor 2 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Dan Dalam Negeri Pada Kementerian Luar Negeri

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Permenlu No. 3 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pengelolaan Kas Besi Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Permenlu No. 9 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mencabut

Permenkumham No. 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH 02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Permenkumham No. M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download file:

Permenkumham Nomor 18 Tahun 2024.pdf

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2024

Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 18, BN 2024 (474) : 8 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

ABSTRAK:

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang memadai bagi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan perlu adanya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; PP Nomor 60 Tahun 2008; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021; dan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023.
Permenkumham ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. kewenangan pengendalian; b. penyelenggaraan SPIP; dan c. Penilaian Atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian. Sedangkan Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 596) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1652), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 53 hlm.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mencabut

Permenkumham No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi dan Pos Persepsi

Download file:

Permenkumham Nomor 5 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi dan Pos Persepsi

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkumham No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi

Diubah dengan

Permenkumham No. 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download file:

Permenkumham Nomor 15 Tahun 2013.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2021.