Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.261 peraturan dalam 0,079 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga

Download file:

PMK Nomor 81 Tahun 2012.pdf

BANTUAN SOSIAL - BELANJA - KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

2012

Peraturan Menteri Keuangan NO. 81/PMK.05/2012, BN 2012/ NO 563; PERATURAN.GO.ID : 14 HLM

Peraturan Menteri Keuangan tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan dana belanja bantuan sosial dan agar pengalokasian dan pengelolaan dana belanja bantuan sosial dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu mengatur ketentuan mengenai belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, LN 4400); Keppres No. 56/P Tahun 2010; Permenkeu No. 134/PMK.06/2005; Permenkeu No. 57/PMK.05/2007
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pengalokasian Anggaran Belanja Bantuan Sosial; Kewenangan PA, Kuasa PA, dan PPK dalam Rangka Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Sosial; Pencairan dan Penyaluran Bantuan Sosial: penetapan penerima bantuan sosial, pencairan dana belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang, pencairan dana belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk barang dan/atau jasa; Tata Cara Pengajuan SPP, SPM, dan SP2D; Penyetoran Dana Belanja Bantuan Sosial dan Pembayaran Kembali atas Setoran Dana Belanja Bantuan Sosial: penyetoran dana belanja bantuan sosial, pembayaran kembali atas setoran dana belanja bantuan sosial; Pengawasan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2012.
-
-
14 halaman

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.02/2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 91/PMK.02/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
PMK No. 31/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

Download file:

PMK Nomor 37 Tahun 2012.pdf

PMK Nomor 37 Tahun 2012 Lampiran.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.02/2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2013 dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PMK Nomor 229 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.02/2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013

Mencabut

PMK No. 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011

Download file:

PMK Nomor 49 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 06/PMK.07/2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah

Mencabut

PMK No. 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah

Download file:

PMK Nomor 6 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.02/2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PMK Nomor 45 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.07/2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PMK Nomor 189 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 03/PMK.011/2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur

Download file:

PMK Nomor 3 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.08/2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana dalam Negeri

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perekonomian

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 69/PMK.08/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri

Mencabut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri,

Download file:

PMK Nomor 199 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.02/2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Subsidi, PSO

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 172/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi

Mencabut

PMK No. 156/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan,Pencairan,dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi

Download file:

2012 PMK 143.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT