Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.271 peraturan dalam 0,075 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 79/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014
  2. PMK No. 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014
Download file:
PMK Nomor 235 Tahun 2014.pdf
PMK Nomor 235 Tahun 2014 - Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Otoritas Jasa Keuangan
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 229/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Otoritas Jasa Keuangan
Download file:
PMK Nomor 147 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
Abstrak
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
Mencabut
  1. PMK No. 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya
Download file:
2014 PMK 194.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 20/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013
  2. PMK No. 190/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013
Download file:
PMK Nomor 16 Tahun 2014.pdf
PMK Nomor 16 Tahun 2014 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
  2. PMK No. 184/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
Download file:
PMK Nomor 18 Tahun 2014.pdf
PMK Nomor 18 Tahun 2014 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.02/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Abstrak
Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
2014 PMK 165.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pengalokasian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Abstrak
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Mencabut
  1. PMK No. 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah
Download file:
2014 PMK 250.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.02/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 181/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
Download file:
PMK Nomor 207 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pelaksanaan Dan Pertanggung Jawaban Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Abstrak
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Mencabut
  1. PMK No. 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
Download file:
2014 PMK 241.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Download file:
PMK Nomor 36 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan