Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.424 peraturan dalam 0,075 detik

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2020
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Desa Transmigrasi, Daerah Tertinggal
Download file:
Permendesa Nomor 19 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
Abstrak
Desa Standar/Pedoman Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals / SDGs
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
Mencabut
  1. Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
Download file:
Permendesa Nomor 18 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Abstrak
Desa Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Download file:
Permendesa Nomor 17 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Musyawarah Desa
Abstrak
Desa
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
Download file:
Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Dana Desa
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
  2. Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
  3. Permendesa PDTT No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Mencabut
  1. Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
Download file:
Permendesa Nomor 11 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Dana Desa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Mencabut
  1. Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
Download file:
Permendesa Nomor 16 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
Abstrak
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Desa Sumber Daya Alam
Download file:
Permendesa Nomor 23 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Dana Desa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
Download file:
Permendesa Nomor 19 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Dana Desa
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
Download file:
Permendesa Nomor 4 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Dana Desa
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
Download file:
Permendesa Nomor 22 Tahun 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan