Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa perlu dilakukan pengembangan Desa Wisata berbasis kewirausahaan Pemuda di kabupaten Tegal; bahwa untuk terwujudnya suatu standar pengembangan Desa Wisata berbasis kewirausahaan Pemuda di kabuoaten Tegal diperlukan adanya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 40 tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 41 Tahun 2011; PP No 43 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No 2 Tahun 2019; Perda Kab Tegal no 7 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas dan ruang lingkup, maksud, tujuan dan fungsi, strategi dan model pengembangan, pengembangan desa wisata, hak dan kewajiban, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha wisata, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Seniman Masuk Sekolah
ABSTRAK:
a. bahwa Sekolah sebagai institusi formal perlu
mengembangkan peserta didik yang memiliki beragam
kecerdasan, minat, bakat melalui implementasi seni
budaya lokal sehingga mampu membentuk karekter
dan jati diri peserta didik;
b. bahwa sebagai upaya untuk memfasilitasi
keterbatasan sekolah dalam sumber daya manusia di
bidang seni budaya, perlu didukung oleh Pemerintah
Daerah melalui program Gerakan Seniman Masuk
Sekolah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan
Seniman Masuk Sekolah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 119).
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Ruang lingkup penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk
Sekolah meliputi :
a. Seni Pertunjukan, antara lain : Seni Musik, Seni Tari, Seni
Teater;
b. Seni Rupa;
c. Seni Media; dan
d. Seni Sastra.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya penataan lingkungan sebagai upaya pelestarian
potensi alam dan mempertahankan kebudayaan lokal sebagai
potensi wisata dan untuk memberikan motivasi kepada
masyarakat untuk menciptakan peluang sebagai pelaku
usaha dengan adanya wisata desa;
b. bahwa seiring berkembangnya potensi wisata di Kabupaten
Mamasa melalui inovasi-inovasi Desa baik wisata yang
berbasis seni, kerajinan tangan/souvenir, wisata agro
maupun wisata buatan oleh karena itu perlu menambahkan
dan menetapkan desa-desa di Kabupaten Mamasa yang
memiliki inovasi wisata menjadi Kawasan Desa Wisata
sehingga Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Mamasa
harus diubah.
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);
e. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
f. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2008
tentang Penetapan Kabupaten Mamasa Sebagai Destinasi
Pariwisata Unggulan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2008 Nomor 43);
Peraturan ini berisi tentang penetapan 10 desa sebagai desa wisata unggulan di wilayah mamasa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan Kawasan Nagari Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan; bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian atraksi seni dan budaya dan ramah lingkungan; bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan wisata kenagarian yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan objek wisata lainnya
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 , Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN, PENETAPAN NAGARI WISATA, PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Objek Wisata Dan Tempat Rekreasi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu menetapkan tata kelola objek wisata dan tempat rekreasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Objek Wisata dan Tempat Rekreasi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 50 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Majene No. 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No. 4 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2013; Perda Kabupaten Majene No. 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No. 6 Tahun 2014; Perda Kabupaten Majene No. 12 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kepariwisataan, antara lain :
a. pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
b. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
c. pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
d. penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELESTARIAN PERAHU PINISI
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Perahu Pinisi, maka perlu segera dilaksanakan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
Mengatur tentang landasan Perangkat Daerah dalam menyusun petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaan pelestarian perahu pinisi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2019.
Petunjuk teknis, sistem dan prosedur administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati Bulukumba tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Perahu Pinisi ditetapkan.
2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2019
PERBUP Kab. Samosir No. 16 Tahun 2019 tentang Paket Dan Operasional Bus Wisata Samosir Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Paket Dan Operasional Bus Wisata Samosir
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PAKET DAN OPERASIONAL BUS WISATA SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Paket Dan Operasional Bus Wisata Samosir
ABSTRAK:
Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para wisatawan, maka penting adanya ketersediaan pelayanan transportasi langsung ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir; Adanya ketersediaan 2 (dua) unit bus yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Samosir, maka penting memanfaatatkan bus tersebut sebagai angkutan Bus Wisata Samosir; Untuk kelancaran dalam pengoperasian Bus Wisata Samosir, perlu diatur tentang Paket dan Operasional Bus Wisata Samosir di Kabupaten Samosir; Tarif Bus Wisata Samosir perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan ketersediaan pelayanan sehingga perlu dilakukan perubahan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Samosir Nomor 48 Tahun 2017.
Paket dan Operasional Bus Wisata Samosir.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2019.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan, Kriteria dan Standar Usaha Pariwisata
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 22, Pasal 24 ayat (5), Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan, Kriteria dan Standar Usaha Pariwisata.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017; dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini berisi tentang Kriteria Usaha Pariwisata, Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Standar Bidang Usaha Pariwisata, Fasilitasi Perizinan Berusaha, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, serta Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2019.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Bulan Bung Karno di Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka melestarikan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan kepahlawanan serta keteladanan Bung Karno, perlu menetapkan Bulan Bung Karno; b.bahwa Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, telah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila serta mendorong pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali, peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Bulan Bung Karno di Kabupaten Jembrana.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019.
Ketentuan umum; penyelenggaraan dan pendanaan bulan bung karno; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2019.
4 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
