Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2), pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 dan pasal 19 Perda Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.55 Tahun 1999, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.24 Tahun 2018, Perpres No.74 Tahun 2013, Permendag No.20/M_DAG/PER/4/2014, Perda No.5 Tahun 2018, Permendag No.8 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tata Cara Dan Persyaratan Perizinan; Tata Cara Penjualan Minuman Beralkohol; Tata Cara Penyampaian Laporan; Tata Cara Pembinaan dan Pemberian penghargaan; Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
17 halaman dan 9 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2021 belum mengakomodir berbagai jenis barang/kegiatan dan tidak sesuai dengan harga pasar yang berkembang, perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah: UU No 69 Tahun 1958; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 33 Tahun 2019; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permenkeu No 78/PMK.02/2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab. Sikka No 5 Tahun 2012; Perda Kab. Sikka No 3 Tahun 2019; Perbup Sikka No 42 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang: 1. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 16A; 2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Peraturan yang diubah adalah Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2021.
5 halaman; 454 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM YODIUM
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Garam Yodium, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Garam Yodium.
Mengingat: 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675); 10. Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Garam Yodium (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 1).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, TIM PENGENDALIAN GARAM BAKU DANGARAM BERYODIUM, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENGENDALIAN PRODUKSI,PEREDARAN DAN DISTRIBUSI GARAM, TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2021.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 108 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD TAHUN 2020 NOMOR 108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN PONOROGO
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk penguatan terciptanya keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat serta Toko Tradisional yang diusahakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi serta untuk mendukung optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko
Swalayan, perlu diatur kembali zonasi lokasi dan jarak pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo; bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Ponorogo;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian. Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 1); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko
Swalayan di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 24);
TERDIRI ATAS 2 PASAL DAN LAMPIRAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 24) diubah
18 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 14,
Pasal 20, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31 dan Pasal 45
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur,
maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten
Kotawaringin Timur dengan Peraturan Bupati Kotawaringin
Timur
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
20/M-DAG/PER/4/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3
Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016
Jenis Minuman Beralkohol terdiri dari :
a. produksi dalam negeri;
b. impor; dan
c. tradisional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BUNGO NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG
ABSTRAK:
Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4),
Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (6), Pasal 19 ayat (3),
Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Bungo Nomor 14 tahun 2012 Tentang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang
pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesian Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insetif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Repubalik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokokpokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
12 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2016 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan clan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Unit
Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Menengah clan Perdagangan Kabupaten
Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019
Nomor 8);
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 14
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
ULANG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sangat diperlukan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan guna memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 6 Tahun 2010
Permendagri Nomor 10 Tahun 2009
Permendagri Nomor 44 Tahun 2010
Permendagri Nomor 84 Tahun 2014
Perda Nomor 4 Tahun 2007
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Perda Nomor 1 Tahun 2019
Bupati melaksanakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui:
pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
-
-
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Paser yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi Kabupaten sampai dengan perseorangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung terwujudnya kondisi tersebut yang bersifat koordinatif dan terpadu antar instansi terkait; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan
Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Paser;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
Ketahanan Pangan adalah suatu sistem yang sub sistemnya terdiri dari ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan sampai kewaspadaan pangan. koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 94 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2014 tentant Penetapan Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
