Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.351 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1953

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Peraturan Pemerintah untuk Merubah Uang Ganti Rugi Maksimum Tersebut dalam Pasal 21 Industriebaan-Verordening (Staatsblad 1939 Nomor 39)

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah

Pasal 21 Industriebaan-verordening (Staatsblad 1939 Nomor 39)

Download file:

PP No. 005 Tahun 1953.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1952

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 11 Tahun 1952 Mengenai Hukuman Jabatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan

Download file:

PP No. 032 Tahun 1952.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Mengubah Peraturan Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeers- Verordening, Staatsblad 1936 NO. 451).

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 44 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Lalu Lintas Jalan

Download file:

PP No. 28 Tahun 1951.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Militairisasi Jawatan Angkutan Motor

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PP No 36 Tahun 1948.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Militairisasi Jawatan Kereta Api, Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PP No 24 Tahun 1948.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 2, Tahun 1948 Dari Hal Peraturan Kecelakaan

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Mengubah

PP No. 2 Tahun 1948 tentang Peraturan Kecelakaan 1947

Download file:

PP No 18 Tahun 1948.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Pemeriksaan Pesawat Uap

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PP No. 17 Tahun 1948.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Abstrak

BUMN Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
PERPRES No. 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
PERPRES No. 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Download file:

Perpres Nomor 33 Tahun 2024.pdf

Pelayanan Publik - Subsidi - Perkeretaapian Milik Negara

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 33, LN 2024 (47) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

ABSTRAK:

Perpres Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara belum cukup memberikan pengaturan penggunaan anggaran negara dalam perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara sehingga perlu diubah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2007; PP Nomor 56 Tahun 2009; PP Nomor 33 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 53 Tahun 2012.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 73 Tahun 2021. Dalam rangka penyelenggaraan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana, Pemerintah melalui Menteri menyediakan biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara yang dialokasikan dalam APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara yang dilakukan oleh Badan Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian atau BUMN yang memperoleh penugasan Pemerintah, ditetapkan berdasarkan pedoman perhitungan biaya perawatan prasarana yang ditetapkan oleh Menteri yang dialokasikan dalam APBN.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2024.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 53 Tahun 2012
Lampiran file: 8 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Listrik

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan

Download file:

Perpres Nomor 79 Tahun 2023.pdf

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai - Transportasi Listrik - perubahan

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 79, LN 2023 (154) : 15 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Listrik

ABSTRAK:

Untuk percepatan peningkatan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai, perlu menambah ruang lingkup kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, penyesuaian penggunaan tingkat komponen dalam negeri, dan penguatan dukungan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PP Nomor 14 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2012; PP Nomor 73 Tahun 2019; PP Nomor 33 Tahun 2023; dan Perpres Nomor 55 Tahun 2019.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019. KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 79 Tahun 2023.
Lampiran file: 15 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 122 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengesahan Protocol 6 Railways Border and Interchange Stations (Protokol 6 Stasiun Perbatasan dan Stasiun Perpindahan Perkeretaapian)

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Transportasi Darat/Laut/Udara Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Perpres Nomor 122 Tahun 2022.pdf

Perpres Nomor 122 Tahun 2022 - Terjemahan.pdf

Perpres Nomor 122 Tahun 2022 - Naskah Resmi.pdf

pengesahan - Protokol 6 - Stasiun Perbatasan - Stasiun Perpindahan - Perkeretaapian

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 122, LN.2022/No.202, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Protocol 6 Railways Border and Interchange Stations (Protokol 6 Stasiun Perbatasan dan Stasiun Perpindahan Perkeretaapian)

ABSTRAK:

Untuk menunjang dan meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN, perlu membentuk sistem angkutan barang dengan kereta api yang efektif, efisien, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan melaluipemberian kemudahan terhadap perpindahan barang dalam rangka memperlancar arus barang di antara Negara-negara Anggota ASEAN.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000.
Perpres ini mengatur mengenai pengesahan Protocol 6 Railways Border and Interchange Stations (Protokol 6 Stasiun Perbatasan dan Stasiun Perpindahan Perkeretaapian) yang telah ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2011 di Phnom Penh, Kamboja.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
Lampiran: batang tubuh (3 hlm); 3 file.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 1953.