Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 878 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1947

Peraturan Mahkamah Tentara Sementara

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 7 Tahun 1948 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1947 tentang Susunan dan Acara Pengadilan Tentara

Download file:

PP No.22 Tahun 1947.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1947

Mengadakan Perubahan dan Tambahan Lembaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 Dari Hal Permohonan Grasi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 26 Tahun 1947 tentang Permohonan Grasi

Mengubah

PP No. 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang

Download file:

PP No.18 Tahun 1947.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1947

Mengurus Barang-Barang yang di Rampas dan Barang-Barang Bukti

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PP No. 43 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1947 dari hal Barang-Barang yang Dirampas atas Kekuatan Keputusan Pengadilan, Serta Barang-Barang Bukti yang Tidak Diambil Oleh yang Berhak

Download file:

PP No.11 Tahun 1947.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1947

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Sumpah Jabatan Untuk Hakim, Jaksa, Panitera Serta Panitera Pengganti

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 19 Tahun 1947 tentang Menambah Peraturan Pemerintah No. 10.Tahun 1947 dari Hal Sumpah Jabatan untuk Hakim dan lain sebagainya

Download file:

PP No. 10 Tahun 1947.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1947

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 3 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi
PP No. 16 Tahun 1948 tentang Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1947 Dari Hal Permohonan Grasi
PP No. 26 Tahun 1947 tentang Permohonan Grasi
PP No. 18 Tahun 1947 tentang Mengadakan Perubahan dan Tambahan Lembaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 Dari Hal Permohonan Grasi

Download file:

PP No.7 Tahun 1947.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Perpres Nomor 41 Tahun 2023.pdf

Kejaksaan Tinggi - Kalimantan Utara

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 41, LN.2023/No.92, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di daerah hukum Provinsi Kalimantan Utara, perlu dibentuk Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 16 Tahun 2004; UU Nomor 20 Tahun 2012; dan Perpres Nomor 38 Tahun 2010.
Perpres ini mengatur mengenai pembentukan Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelakanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara bersumber dari anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.
Lampiran file: 3 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 123 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Download file:

Perpres Nomor 123 Tahun 2022.pdf

Kepaniteraan - Mahkamah Agung - Perubahan

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 123, LN.2022/No.204, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

ABSTRAK:

Dalam rangka memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial perlu menegaskan kedudukan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung perlu diubah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 14 Tahun 1985; UU Nomor 48 Tahun 2009; dan Perpres Nomor 14 Tahun 2005.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2005. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera Mahkamah Agung. Panitera Mahkamah Agung tersebut merupakan jabatan yang dijabat oleh Hakim Tinggi yang diangkat dan diberikan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepaniteraan di Mahkamah Agung. Selain Pasal 1, perpres ini juga mengubah ketentuan dalam Pasal 7 yang berubah menjadi: Jumlah Panitera Muda Mahkamah Agung, Panitera Pengganti Mahkamah Agung, dan jabatan fungsional di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 14 Tahun 2005.
Lampiran: 5 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Perpres Nomor 75 Tahun 2020.pdf

Pelaksanaan - Hak - Anak Korban - Anak Saksi

2020

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 75, LN.2020/NO.164, jdih.setkab.go.id : 12 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Hak Anak Kurban dan Anak Saksi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Perpres ini mengatur mengenai Anak Korban dan anak Saksi yang berhak atas semua Perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundnag-undangan. Selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas: 1) upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; 2) Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan 3) kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 13 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 35 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Download file:

Perpres Nomor 13 Tahun 2017.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 175 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Pendidikan

Download file:

Perpres Nomor 175 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal .