Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Informasi Desa Di Kota Prabumulih
ABSTRAK:
Bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan dalam Pasal 86 Undarg -Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Desa di Kota Prabumulih
UU No 11 Tahun 2008;UU No 14 Tahun 2008;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015 ; PP No 61 Tahun 2010;PP No 43 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;PP No 60 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 22 Tahun 2015;
Kedudukan , Fungsi Dan Manfaat , Perangkat SID,Muatan , Pengembangan ,Pengelolaan ,Tata Cara Penerapan SID ,Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa ,Tanggung Jawab Pemerintah Kota , Pembiayaan ,Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2020.
9 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Menimbang melindungi informasi dari risiko
kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e government) diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Sertifikat
Elektronik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018
Menetapkan Peraturan Walikota untuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang semakin maju dan canggih
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
Peraturan Walikota tentang Penerapan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diperlukan good governance terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor
Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
41/PER/M.KOMINFO/ 11/2007; 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun
2019
Tujuan pengaturan tata kelola SPBE yaitu:
a. mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana
Induk SPBE;
b. mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE
di
Dinas dan Perangkat Daerah; dan
c. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan
SPBE.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
31 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Tahun 2020 No. 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penugasan Penyelengaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
ABSTRAK:
Guna menunjang penyelenggaraan telekomunikasi yang selaras dengan tata ruang kota, kelestarian dan estetika, maka jaringan serat optik baik yang ada di udara maupun bawah tanah yang selama ini diselenggarakan oleh masing-masing pelaku usaha perlu dikendalikan melalui infrastruktur pasif telekomunikasi bersama.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 36 Th 1999; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 52 Th 2000; PP No 54 Th 2017; Perda Kota Tangerang Selatan No 2 Th 2013; Perda Kota Tangerang Selatan No 12 Th 2019; Perwal Kota tangerang Selatan No 3 Th 2019 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang Selatan No 47 Th 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi
guna mewujudkan smart city Kota Palembang;
bahwa untuk melindungi transaksi elektronik dari
risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan
data dan penyangkalan terhadap data yang
ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik
milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan upaya
pengamanan yang memadai dan andal;
bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b dapat dilakukan melalui skema
kriptografi
infrastruktur kunci publik yang
diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat
Elektronik
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2017; Peraturan Badan Siberdan Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2019
Peraturan ini memuat mengenai penyelenggaraan sertifikat elektronik; tanda tangan elektronik; kewajiban, larangan, dan sanksi elektronik bagi pemilik sertifikat elektronik, penyelenggaraan operasional dukungan sertifikat elektronik untuk pengamanan informas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
14 hlm; dan 1 lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2020
PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD Tahun 2020 Nomor 21
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyediaan Dan Pemasangan Closed Circuit Television
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta kewaspadaan atas segala bentuk kriminal terhadap masyarakat pada ruang publik di wilayah Kota Tangerang Selatan, perlu adanya akses pemantauan berupa penyediaan dan pemasangan Closed Circuit Television pada bangunan gedung, videotron, billboard, jembatan penyebrangan orang, gerbang perumahan, dan menara telekomunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Th 2002; UU No 11 Th 2008 yg telah diubah dg UU No 19 Th 2016; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 29 Th 2000 yg telah diubah dg PP No 54 Th 2016; PP No 36 Th 2005; PP No 71 Th 2019; Perda Kota Tangerang Selatan No 5 Th 2013 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang Selatan No 6 Th 2015; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 12 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. bangunan Yang Wajib Dipasang CCTV; 3. Aspek Teknis; 4. Pengambilan Data; 5. Monitoring Dan Evaluasi; 6. Sanksi; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2020.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang
cepat, efektif, transparan, dan akuntabel diperlukan sistem
pelayanan masyarakat berbasis elektronik
untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi
sistem pelayanan masyarakat dimaksud diperlukan tata
kelola penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang
terintegrasi dalam satu portal
UU No 28 Tahun 1959;UU No 11 Tahun 2008sebagaimana telah
diubah dengan UU No 19 Tahun 2016;UU No 14 Tahun 2008;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 82 Tahun 2012;PP No 44 Tahun 2018;PP No 95 Tahun 2018;
RUANG LINGKUP PELAYANAN,PELAYANAN MASYARAKAT,PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT,PELAYANAN INFORMASI MASYARAKAT,TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN MASYARAKAT
BERBASIS ELEKTRONIK,PENANGGUNG JAWAB DAN HAK AKSES,TIM MONITORING
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Aplikasi pelayanan dalam jaringan Hallo Palembang dan penerapan Sertifikat Elektronik
7 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 78/D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah di Kota Mojokerto
ABSTRAK:
a bahwa rangka pelaksanaan sistem elektronik pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
b bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh Wajib Pajak ( self assesmenq, maka diperlukan suatu sistem elektronik yang mampu merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak yang bersangkutan;
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, -maka perlu menetapkan Sistem Elektronik Pajak Daerah di Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07 /2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup dan Kewenangan;
Asas dan Tujuan;
Sistem Online Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
Sistem Online Pelaporan dan Transaksi Usaha;
Sistem Online SPTPD;
Sistem Online Informasi dan Dokumen yang berkaitan dengan Pajak;
Sistem Online Perizinan Terintegrasi dengan Pajak;
Hak dan Kewajiban;
Peran Serta Masyarakat;
Pembinaan dan Pengawasan;
Sanksi;
Ketentuan Penyidikan;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PELAKSANAAN TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam Tentang Pencabutan Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksanaan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Pasal 18 ayat (6) UUDRI 1945;UU No 53 Tahun 1999;UU No 23 Tahun 2014;PP No 18 Tahun 2016;Permendageri No 56 Tahun 2019; Perda Kota Batam No 10 Tahun 2016;Perwako Batam No 54 Tahun 2019
Tentang Pencabutan Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksanaan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2020.
3
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi di Pemerintah Kota Yogyakarta dari berbagai ancaman keamanan informasi baik dari dalam maupun luar, perlu melakukan pengelolaan keamanan informasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016;
Materi pokok : Ruang lingkup pengamanan informasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi: Aset Informasi;, Aset Pengolahan Informasi; dan Penyimpanan Informasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 50 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
