Perubahan Apbd Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2005
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, LD. 2005/
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 21 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004.
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2005
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 14 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besarnya Biaya Pengganti/Biaya Pemeliharaan Atas Pemakaian Gedung Mendapa Kesari, Tanah Lapang Pecangakan, Tanah Lapang Negara dan Tanah Lapang Dauhwaru
ABSTRAK:
a. bahwa pemanfaatan asset daerah yang berupa Mendapa Kesari, Tanah Lapang Pecangakan, Tanah Lapang Negara dan Tanah Lapang Dauhwaru, perlu dipungut biaya pcngganti / biaya pemeliharaan atas pemakaiannya;
b. bahwa dengan adanya perkembangan pcrekonomian, maka biaya pengganti / biaya pemeliaharaan asset daerah dimaksud.perlu disesuaikan kembali;
e. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004
PERATURAN BUPATI BESARNYA BIAYA PEMELIHARAAN ATAS JEMBRANA TENTANG PENGGANTI / BIAYA PEMAKAIAN GEDUNG MENDAPA KESARI, TANAH LAPANG PECANGAKAN, TANAH LAPANG NEGARA DAN TANAH LAPANG DAUHWARU
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2005.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2005
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Jepara No. 66 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, dan dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standart harga setempat yang berlaku; bahwa berdasarkan surat Kepala Kelurahan Pengkol tanggal 8 Desember 2005 Nomor 012/205/X11/2005, Kepala Kelurahan Panggang tanggal 8 Desember 2005 Namor 590/97, Kepala Kelurahan Kauman tanggal 8 Desember 2005 Nomor 648.1/167 dan Kepala Kelurahan Aaripan tanggal 8 Desember 2005 Nomor 648/498 perihal tarip sewa rumah di Kelurahan yang bersangkutan ditambah dengan Biaya Telepon, Listrik dan Air Bersih, dinyatakan bahwa harga sewa rumah terendah sebesar Rp 20.000.000 dan tertinggi Rp 45.000.000 per tahun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Penwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahu 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahu 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2005.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Hadiah Kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Sebelum Jatuh Tempo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati, perlu diberikan penghargaan kepada kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
PERBUP ini diatur untuk memberikan hadiah kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi clan Bangunan Sektor Pedesaan clan Perkotaan sebelum jatuh tempo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2005.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Pati Tanggal 21 Juli 2004 Nomor 16 Tahun 2004 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Operasional, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2005
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka ketertiban perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maupun belanja rutin pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan karena adanya penarnbahan ketentuan tentang Honorarium untuk Staf Ahli dan Dang Representasi untuk Pejabat Negara, maka Keputusan Bupati Pati tanggal 21 Juli 2004 Nomor 16 Tahun 2004 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Operasional, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2005 dan Peraturan Bupati Pati tanggal 3 Maret 2005 Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati tanggal 21 Juli 2004 Nomor 16 Tahun 2004 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Operasional, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2005, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.02/2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002; Keputusan Bupati Pati tanggal 21 Juli 2004 Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Bupati Pati tanggal 3 Maret 2005 Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati tanggal 21 Juli 2004 Nomor 16 Tahun 2004
PERBUP ini mengatur mengenai sebagian ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2004 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Operasional, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2005 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2004 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2005.
PERBUP Kab. Pati tanggal 3 Maret 2005 Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati tanggal 21 Juli 2004 Nomor 16 Tahun 2004 diubah
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2005
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Jepara No. 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Jepara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan Surat Kawat Mendagri Tanggal 24 Oktober 2005 Nomor T120/913.D III, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahu 2002;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Bantuan Keuangan
Bab III Bantuan Keuangan
Bab IV Tata Cara Pengajuan Bantuan
Bab V Penyerahan Bantuan Keuangan
Bab VI Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2005.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah, untuk itu telah ditetapkan Keputusan Bupati Pemalang tanggal 26 Desember 2001 Nomor : 821.2/775.A/2001 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam/Dari Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pemalang tanggal 22 Mei 2002 Nomor : 821.2/268.A/2002; bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, maka Keputusan Bupati Pemalang tanggal 26 Desember 2001 Nomor: 821.2/775.A/2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pemalang tanggal 22 Mei 2002 Nomor: 821.2/268.A/2002 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang- Undang 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Dasar
Bab III Formasi
Bab IV Pengadaan
Bab V Pengangkatan
Bab VI Masa Tugas
Bab VII Pemindahan
Bab VIII Pemberhentian
Bab IX Pengawasan dan Pengendalian
Bab X Ketentuan Lain-Lain
Bab XI Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2005.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
