Struktur Organisasi-Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2021/No.02
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah; Dan bahwa sehubungan telah dilakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi pada Bagian Hukum berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2017 perlu disesuaikan dan diubah; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2017.
Beberapa Ketentuan Telah Diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Mengubah Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 98 Tahun 2020
KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS DAN FUNGSI - TATA KERJA - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 98, BD Tahun 2020 No. 98
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyempurnaan untuk mengakomodir tugas dan fungsi yang sebelumnya dilaksanakan di Sekretariat Daerah.
UU No 2 Th 1993; UU No 36 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 11 Th 2008; UU No 14 Th 2008; UU No 38 Th 2009; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; Perpres No 95 Th 2018; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019; Perwal Kota Tangerang No 22 Th 2019.
Perubahan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 22 Tahun 2019.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 98 Tahun 2020.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 97 Tahun 2020
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan InternetSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
PEMBENTUKAN ORGANISASI - TATA KERJA - UNIT PELAKSANA TEKNIS - LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 97, BD Tahun 2020 No. 97
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman
Nomenklatur dan Unit Kerja di Sekretariat Daerah maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian.
UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 56 Th 2019; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019; Perwal Kota Tangerang No 22 Th 2019.
Pencabutan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronika Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 33 Tahun 2018.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 97 Tahun 2020.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan UU No.28 Tahun 2009 Pasal 161 ayat (5) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Kota Samarinda No.13 Tahun 2011 Pasal 67 ayat (3) tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang mengamanatkan bahwa tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.52 Tahun 2000; Perda No.13 Tahun 2011.
Dalam peraturan walikota ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Perwali No.39 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dalam Wilayah Kota Samarinda dan Perwali No.23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Informasi Rapat dan Risalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu sistem pemerintahan berbasis elektronik
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016; Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Prinsip Penyelenggaraan Si-patris; Tata Kelola Si-Patris; Implementasi Si-Patris; Pemantauan, Evaluasi Dan Pengembangan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
8 Halaman Peraturan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, DB 2020/No. 43
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Sistem Komunikasi Pelaporan Terintegrasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4339/OTDA tanggal 25 Juni 2012 perihal Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah serta untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat dalam mengadukan permasalahan terkait kegiatan pembangunan dan pemerintahan di Kota TanjungBalai kepada Walikota, maka perlu mengatur pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Sikomplit dengan Peraturan Walikota.
UU No 9 Drt Tahun 1956; UU No 28 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 20 Tahun1987; PP No 96 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Permenpan No Per/05/M.PAN/4/2009; Permenpan RB No 3 Tahun 2015; Perda Kota TanjungBalai No 6 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Asas Penanganan Pengaduan Masyarakat, Bentuk Pengaduan; Mekanisme Penanganan Pengaduan, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020.
8 Hlmn
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2020
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BERBASIS ONLINE
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 42
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berbasis Online
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, telah diberikan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui pemanfaatan aplikasi berbasis online untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya;
b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian dan keamanan transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui transaksi berbasis online, perlu diatur Ketentuan Dan Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi Berbasis Online;
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016
14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2013
16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016
17. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2014
Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dan tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara online.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2020.
10
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kota menjadi bersih dari kabel udara dan pengaturan penataan infrastruktur pasif telekomunikasi saluran serat optik bersama bawah tanah sehingga selaras dengan kaidah tata ruang kota, maka perlu dilakukan penataan penggelaran infrastruktur pasif telekomunikasi saluran serat optik bersama bawah tanah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Infrastuktur Telekomunikasi Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi saluran serat optik bersama bawah tanah, perizinan, kerja sama penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi saluran serat optik bersama bawah tanah, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
