Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif
ABSTRAK:
bahwa Air Susu Ibu (AS!) adalah makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Peraturan Pemcrintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 ; Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER. 27 /MEN/XII/2008, Nomor 1177 /Menkes/PB/Xll/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/lV/2004; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nornor 56 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupti ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud Dan Tujuan
Bab III Ruang Dan Klinik Laktasi
Bab IV Pelaksanaan Program IMD Dan ASI Eksklusif
Bab V Pembinaan Dan Pengawasan
Bab VI Penghargaan Dan Sanksi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2013.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan Di Puskesmas Dan Jaringannya Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan program jaminan persalinan di Kabupaten Jepara Tahun 2013, telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/201 l tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan; bahwa untuk penggunaan dana Jaminan Persalinan di puskesmas dan Jaringannya yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/201 l tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan maupun dalam Peraturan Daerah, maka perlu adanya pengaturan penggunaan dana Jaminan Persalinan ( Jampersal ); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penggunaan dana Jaminan Persalinan di puskesmas dan jaringannya. Besaran penggunaan biaya pelayanan kesehatan dari dana
Jaminan Persalinan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2013.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Tahun 2013/No.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melindungi, mendukung dan mempromosikan program pemberian air susu ibu eksklusif di Kabupaten Blora sebagai upaya mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal, perlu mengatur pelaksanaan program peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450 / Menkes / SK/ IV / 2004; Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/ PB/XII/2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Air Susu Ibu Eksklusif
Bab III Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
Bab IV Pelaksanaan Program
Bab V Sanksi
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2013.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dengan mendasarkan pada keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang
Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif Pada Bayi
Di Indonesia juncto Peraturan Bersama Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Dan Menteri Kesehatan tentang
Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu selama Waktu Kerja
Di Tempat Kerja, untuk mencapai pertumbuhan dan
perkembangan yang optimal, perlu adanya upaya
peningkatan pemberian Air Susu Ibu yang terdiri dari
Inisiasi Menyusu Dini pada bayi baru lahir, pemberian
Air Susu Ibu Eksklusif sampai bayi umur 6 bulan, serta
penyusuan lanjutan sampai anak berumur 2 tahun,
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan,
menurunkan angka kematian ibu dan anak serta upaya
mencapai tumbuh kembang bayi secara optimal;
bahwa dalam rangka peningkatan pemberian Air Susu
Ibu sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan
upaya percepatan program peningkatan Pemberian Air
Susu Ibu di Kabupaten Demak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air
Susu Ibu di Kabupaten Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008,Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Demak yang meliputi Tujuan, Pelaksanaan, Program, Pembinaan Dan Pemantauan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 132 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan upaya pengembangan anak usia dini holistik-integratif, meliputi aspek pengembangan fisik, mental, emosional,sosial clan spiritual; bahwa untuk pengembangan anak usia dini diperlukan kelembagaan yang menyelenggarakan pengembangan anak usia dini holistik-integratif; bahwa untuk menyelenggarakan pengembangan anak usia dini holistik-integratif diperlukan keterpaduan lintas sektor terkait; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Prinsip, Strategi dan Pasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif
Bab IV Kelembagaan, Penyelenggaraan dan Bentuk Pelayanan
Bab V Kurikulum
Bab VI Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bab VII Pembinaan
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Evaluasi dan Pelaporan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2012.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 99 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada anak, perlu upaya peningkatan pemberian air susu ibu yang terdiri dari inisiasi menyusu dini pada bayi baru lahir, pemberian air susu ibu eksklusif sampai bayi umur 6 (enam) bulan, serta penyusuan lanjutan sampai anak berumur 2 ( dua ) tahun; bahwa dalam rangka peningkatan pemberian air susu ibu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu percepatan Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menterai Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27MEN/XII/2008 Nomor117/Menkes/PB/XII/2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Pelaksanaan
Bab IV Program
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 54 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan terbaik
dan paling sempuma bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi; bahwa pemberian Air Susu lbu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi lbu, dan merupakan hak
azasi bagi Bayi; bahwa sesuai Pasal 5 hu:ruf (a) Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu fbu Eksldusif Pemerintah Daerah bertanggung jawab
menetapkan kebijakan dalam rangka program pemberian air susu ibu eksklusif; bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekseklusif di Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Uodang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dan Menteri Kesehatan
Nomor 48/Men.PP/XII.2008, Nomor PER.27 /Men/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/N/2004; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, ruag lingkup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2012.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 41 Tahun 2012
RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK (RAD-PBTA)
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2012/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAD-PBTA) Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk menyrukseskan program rencana aksi daerah
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak di kabupaten Wonosobo perlu menyusun rencana aksi
daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak RAD-PBTA
Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Perqerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak RAD-PBTA Kabupaten Wonosobo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
27 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
