Peraturan Bupati (Perbup) tentang Prosedur Dan Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil dan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2005
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil,
maka agar Peraturan Daerah tersebut dapat berlaku efektif
perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaannya; bahwa sehubungan tersebut perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan
Pelayanan Catatan Sipil;
Staatblad Tahun 1849 Nomor 25; Staatblad Tahun 1917 Nomor 130; Staatblad Tahun 1920 Nomor 75; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Repuplik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996; lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1996; lnstruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31 /U/I N/12/1966; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.2/1265/SJ tanggal 18 Juni 2002; lnstruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 1988 Nomor 474.1-311; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 1999 tanggal 29 Juni 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1A Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Prosedur Dan Tata Cara Pencatatan Dan Penerbitan Akta Catatan Sipil, penerbitan kutipan akta catatan sipil kedua dan seterusnya, HER registrasi dan pembaharuan akta-akta catatan sipil, surat kenal lahir, surat kenal mati dan surat-surat keterangan catatan sipil, pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi penggantian cetak akta catatan sipil, syarat dan prosedur memperoleh pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi, jangka waktu penerbitan akta dan surat catatan sipil, retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2005.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Perizinan Usaha Perikanan
ABSTRAK:
A. Bahwa Dengan Telah Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Perizinan Usaha Perikanan Dan Telah Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005 Nomor 9, Maka Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pemerintah Dan Pembangunan Dipandang Perlu Segera Melaksanakan Peraturan Daerah Dimaksud;
B. Bahwa Sehubungan Dengan Huruf A Di Atas, Perlu Menetapkannya Dengan Peraturan Bupati Kapuas.
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; Perda Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2000; Perda Kapuas Nomor 17 Tahun 2000; Perda Kapuas Nomor 18 Tahun 2000; Perda Kapuas Nomor 9 Tahun 2005.
Peraturan Bupati Kapuas Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Perizinan Usaha Perikanan. Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Perizinan Usaha Perikanan Dan Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2005.
2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyaluran Dan Pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras Dalam Rangka Pengendalian Harga Di Tingkat Petani Tahun 2005
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2005.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0295&,1.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang 2005, mengamanatkan perlunya menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2006; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2001.
PERBUP ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Pati Tahun 2006 merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan Kabupaten Pati yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, sebagai Pedoman dalam menyusun Rencana Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab. Pati Tahun 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2005.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Pemalang, di perlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di seluruh 'Kabupaten Pemalang; bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 A Tahun 2003 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; eraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pemalang ditetapkan per Juli 2005, sebagaimana tercantum pada/Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2005.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 16 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Tim Penertiban Penduduk yang Masuk Melalui Pelabuhan Gilimanuk
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan dinamika perkembangan Kependudukan yang masuk ke Bali ada kecendrungan berdampak terhadap ketertiban, ketentraman dan keamanan yang perlu diwaspadai, maka dipandang perlu mengambil langkah penertiban terhadap penduduk yang masuk melalui Pelabuhan Gilimanuk dengan tujuan ke Wilayah Propinsi Bali maupun yang melintas di Wilayah Propinsi Bali;
b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Tim Penertiban Penduduk yang masuk melalui Pelabuhan Gilimanuk yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Daerah Tingkat II Jembrima Nomor 11 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 25 Tahun 2005.
PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PENDUDUK YANG MASUK MELALUI PELABUHAN GILIMANUK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2005.
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2005
pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bone bolango nomor 15 tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan pengawas daerah kabupaten bone bolango
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bone Bolango
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; Pepres No.44 Tahun 1999; Perda Kab Bone Bolago No.19 Tahun 2005.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penjabran Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kantor, Penjabaran Tugas Dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2005.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2005
PERBUP Kab. Tegal No. 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan oleh Bupati Tegal dengan keputusan nomor 24 Tahun 2004 tanggal 1 September 2004 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tanggal 2 September 2004 Nomor 42A; bahwa untuk menunjang pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal dimaksud, dipandang perlu adanya penyesuaian dan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengaturan Pegawai Tidak tetap Pemerintah Kabupaten tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No Tahun 1974; UU No 28 Tahun 1999; UU No 43 Tahun 1999; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 8 Tahun 2003; Permendagri No 3 Tahun 2005; Perda Kab tegal No 23 tahun 2001; Perda Kab Tegal No 2 tahun 2003; Perda Kab tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab tegal No 15 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 16 tahun 2004; Perda Kab Tegal No 17 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 18 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 19 tahun 2004; Kepbup Tegal No 24 Tahun 2004; Kepbup Tegal No 25 Tahun 2004; Perbup Tegal No 2 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 dan penambahan angka 13, angka 14 dan angka 15, perubahan pada BAB IV, penghapusan ayat (3) Pasal 9 dan perubahan Pasal 9, perubahan ayat (2) Pasal 10, penyisipan Pasal 10A, penambahan ayat (4) Pasal 12, penyisipan huruf a1 ayat (2a) pada Pasal 14, perubahan Pasal 15 dan huruf e dihapus, perubahan Pasal 19 serta penghapusan ayat (2) dan ayat (6),
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2005.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mencukupi kebutuhan pegawai guna
menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat
daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, dapat
diangkat Pegawai Tidak Tetap;
bahwa untuk dimaksud tersebut huruf a diatas, perlu diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang meliputi Pengangkatan Pegawai Kontrak, Jenis Dan Kedudukan Pegawai Kontrak, Persyaratan Pegawai Kontrak, Prosedur Pengankatan Pegawai Kontrak, Kewajiban, Larangan Dan Hak Pegawai Kontrak, Pelanggaran Disiplin, Pemindahan Pegawai Kontrak, Pemberhentian Pegawai Kontrak, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2005.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD 2005/16 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Sub Bidang Sumber Daya Air Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2005.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
