Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini di bentuk untuk mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sehingga berjalan dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 67 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.29 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, termasuk didalamnya mengatur tentang, ruang lingkup penugasan yang memerlukan perjalanan dinas; azas umum pelaksanaan perjalanan dinas; kewenangan pejabat dalam penugasan perjalanan dinas; perencanaan penugasan perjalanan dinas; hak-hak keuangan dalam perjalanan dinas; pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas; prinsip pelaksanaan belanja perjalanan dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati No.5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No.16 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati ini terdiri dari 21 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No.11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati.
Dasar Hukum yang mengatur Peraturan ini adalah:
UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda Kabupaten Temanggung No.11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati. Perda Kabupaten Temanggung No.26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Tamanggung No.22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perbup Temanggung No.123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung. Perbup Temanggung No.127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum, Anggaran Belanja Bupati Dan Wakil Bupati, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengukuran terhadap pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur maka perlu adanya indikator kinerja utama; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Indikator Kinerja Utama; Bab IV Penggunaan Indikator Kinerja Utama; Bab V Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan merupakan wujud dari pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dibidang kesehatan.
b. bahwa pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Bantuan Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan, Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Rumah Sakit dan/atau Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Ruang Lingkup
BAB III Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban uang Transport
Pasal 38 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Gayo Lues tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan masyarakat saat ini yang berkenaan dengan kriteria dan persyaratan penerima bantuan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali dalam Peraturan Bupati ini.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/PRT/ 1991; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Gayo Lues.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Gayo Lues berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Gayo Lues dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018
PERBUP Kab. Batang No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Batang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit, sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 29 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2014; UU No 38 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permenkes No 755 Tahun 2011; Permenkes No 49 Tahun 2013; Permenkes No 10 Tahun 2014; Kepmenkes No 772 Tahun 2002; Kepmenkes No 631 Tahun 2005; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perbup Batang No 45 Tahun 2011; Perbup Batang No 63 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nama, visi, misi, filosofi, tujuan dan motto, pemilik status yaitu Pemerintah Kab Batng dan statusnya adalah Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, tanggung jawab dan kewenangan publik, pendelegasian kewenangan pemilik, Dewan Pengawas, Strutur Organisasi dan pejabat pengelola, komite, staf medis fungsional, peraturan internal staf medis, peraturan internal staf keperawatan, SPI, rapat, standar pelayanan minimal dan evaluasi serta peninjauan kembali
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
Pada saat ditetapkannya Perbup ini, Perbup Batang No 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 03 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BAGI PEMERINTAH DESA DALAM LINGKUP KABUPATEN ENREKANG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03, BD.2018/No.03
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Umum Bagi Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Enrekang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Bagi Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Enrekang belum sesuai dengan ketentuan pada huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16
Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum bagi
Pemerintah Desa lingkup Kabupaten Enrekang.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan.g Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2016
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21
pasal 1
pasal 7
pasal 9
pasal 13
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
NOMOR 3 TAHUN 2018
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Alun-Alun
ABSTRAK:
Alun-alun Wonosobo sebagai salah satu ruang publik yang terletak pada pusat kota memiliki arti penting bagi terciptanya kenyamanan, keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kota. Untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi, bersosialisasi dan beraktivitas dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika perlu mengatur penggunaan Alun-Alun.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017: Perpres No. 125 Tahun 2012; PermenPU No. 05/Prt/M/2008; Permendagri No. 41 tahun 2012; Perda Kab Daerah Tk. II Wonosobo No. 5 Tahun 1987; Perda Kab. Wonosobo No. 2 Tahun 2011; Perda Kab Wonosobo No. 1 Tahun 2015; Perda Kab Wonsosobo No. 2 Tahun 2016; Perda Kab Wonosobo No. 5 Tahun 2016; Perda Kab Wonsosobo No. 12 Tahun 2016; Perbup Wonosobo No. 3 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo No. 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo No. 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah
2. Ketentuan Pasal 7 diubah
3. Ketentuan Pasal 8 diubah
4. Ketentuan Pasal 11 diubah
5. Ketentuan Pasal 12 diubah
6. Judul BAB XI dan Pasal 13 diubah
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Tahun 2018 No.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
