Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Eks Bondo Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah,
agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, lebih berdaya guna,
dan berhasil guna, dan meningkatkan tertib administrasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah, maka perlu diatur dalam peraturan Bupati;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Tata Cara
Pengelolaan Tanah Eks Bondo Desa yang Desanya Berubah Status
Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengelolaan Tanah Eks Bondo Desa yang Desanya Berubah Status
Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang ;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Tata Cara Pengelolaan Tanah Eks Bondo Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan, Tugas Dan Tanggung Jawab, Tata Cara Pengelolaan Tanah Eks Bondo Desa, Tata Cara Pembayaran Dan Perizinan, Larangan Bagi Pemegang Perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2011.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAHAN KAMPUNG (TPAPK), BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (SPK) DAN TUNJANGAN BAGI RUKUN KELUARGA (RK) SERTA RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 5 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat perlu pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2011;
1. KETENTUAN UMUM; 2. JUMLAH DAN PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA; 3. TUJUAN DAN PRINSIP ALOKASI DANA DESA; 4. RUMUS DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA; 5. PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA; 6. PENYALURAN ALOKASI DANA DESA; 7. PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA; 8. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA; 9. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN; 10. KENTENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2011.
Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan Udak berlaku.
-
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Dan Rekrutmen Sarjana Pendamping Desa Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 24 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sarjana Pendamiping Desa Kabupaten Kubu Raya dan dalam rangka tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan sarjana Pendamping Desa secara efektif, efisien, sinergis, terpadu, dan berkelanjutan perlu ditetapkan kriteria dan Rekruitmen Calon Sarjana Pendamping Desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.72 Tahun 2007, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.8 Tahun 2009, Perda Kubu Raya No.50 Tahun 2009, Perda Kubu Raya No.53 Tahun 2009, Perda Kubu Raya No.24 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kriteria, Uji Kelayakan Dan Kepatutan, Tahapan Rekruitmen Sarjana Dan Pendamping Desa, Pembinaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2011.
Peraturan ini memiliki 5 halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2011
PERBUP - PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA DESAI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS ATAS PENDAPATAN PASAR KABUPATEN
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD.2011/No.5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas atas Pendapatan Pasar Kabupaten
ABSTRAK:
bahwa bantuan kepada Desa/Kelurahan yang dalam wilayahnya
menjadi tempat Pasar milik Pemerintah Daerah didasarkan pada
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2005 tentang
Pemberian Bantuan kepada Desa/Kelurahan dalam Wilayah
Kabupaten Banyumas atas Pendapatan Pasar Kabupaten; bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1 ) juncto Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah
diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang bagi hasil
pajak dan retribusi daerah; bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan keuangan
dari pemerintah kabupaten/kota diberikan kepada pemerintah
desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan
dan/atau peningkatan kemampuan keuangan; bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas,
Kelurahan sebagai Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat sehingga Kelurahan tidak berhak mendapat bantuan dari
Pemerintah Kabupaten; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, huruf c, dan huruf d, Peraturan Bupati sebagaimana
tersebut pada huruf a sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 20 T ahun 2005 tentang Pemberian
Bantuan kepada Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten
Banyumas atas Pendapatan Pasar Kabupaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006; . Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010
Pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Desai Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Atas Pendapatan Pasar Kabupaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2011.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka dipandang perlu memberikan petunjuk pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penghasilan Tetap
Bab III Tunjangan Lainnya
Bab IV Tunjangan Sekretaris Desa Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil
Bab V Hak Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa
Bab VI Hak Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Direhabilitasi
Bab VII Pemberian Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa dicabut.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 212 ayat (6) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo. Pasal 77 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dapat lebih efektif dan efisien, maka perlu adanya pedoman dalam penyusunan APBDesa;
Berdasarkan peraturan dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan dengan Perbup Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 29 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2017; PERDA No. 25 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 21 Tahun 2006.
PERBUP ini mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi: Azas Pengelolaan Keuangan Desa; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Struktur APBD; Penyusunan Rancangan APBD; Perubahan APBD; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Pengelolaan Alokasi Dana Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2011.
Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup Tanjung Jabung Timur No. 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 hlmn; 1 lmpiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011
PEDOMAN - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGASLAN - KEPALA DESA - PERANGKAT DESA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2011/6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa senantiasa dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pelayanan
kepada masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap sesuai kemampuan keuangan desa; bahwa tidak semua desa di Kabupaten Pati memiliki tanah kas desa/bengkok sebagai penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa; bahwa penghasilan tetap yang diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang selama ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) perlu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan hidup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pati Nomor 74 Tahun 2009.
PERBUP ini mengatur mengenai Alokasi Anggaran dan Besaran Bantuan; Pemberian, Persyaratan dan Tata Cara Pencairan Dana Tambahan Penghasilan; dan Pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2011.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
