Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Moda Transportasi Bidang Sarana Dan Prasarana Perdesaan Kabupaten Majene
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan pengelolaan
moda transportasi bidang sarana dan prasarana perdesaan
daerah tertinggal di Kabupaten Majene serta untuk
menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara
Pembangunan daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2011
tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
sarana dan Prasarana Pedesaan bagi Daerah tertinggal
Tahun 2011;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008
tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah
Kabupaten Majene tahun 2008 Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pembangunan daerah Tertinggal
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan Bagi
daerah Tertinggal Tahun 2011.
Kendaraan moda transportasi darat ini digunakan untuk kepentingan operasional
dan masyarakat terpencil dalam wilayah Kabupaten Majene
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2011/No.9 Seri E Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan dalam rangka memberikan tambahan penghasilan Aparat Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo mengalokasikan bantuan keuangan untuk Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa; bahwa agar pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2009 telah ditetapkan Pedoman Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa; bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan serta dengan adanya perubahan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka Peraturan
Bupati sebagimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menerbitkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19.A Tahun 2008; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 58 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Penerima TPAPD dan Besaran TPAPD
Bab IV Pencairan TPAPD
Bab V Pengelolaan
Bab VI Pertanggungjawaban
Bab VII Pengawasan
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2011.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran, Penggunaan dan Pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Petani di Kabupaten Ciamis Tahun 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 8 Tahun 2011
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2011
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2011 / NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa bagi
seluruh Desa di Kabupaten Konawe yang anggarannya
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Nomor 1 Tahun 2011 tentang APBD Kabupaten Konawe
Tahun Anggaran 2011, dipandang perlu menetapkan Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan
Lembaran Negara Ri Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomopr 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor125,Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten
Konawe (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 103 ).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Thn 2008
Nomor 40).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2006
tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Peneyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2009
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Nomor 72 Tahun 2009)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Nomor.... Tahun 2011)
17. Peraturan Bupati Konawe Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2011.
Bagian Kesatu Alokasi Dana Desa
Bagian Kedua Kelembagaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Bagian Ketiga Penyaluran Alokasi Dana Desa
Bagian Kelima Pernutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 8 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya sumber pendapatan desa sebagaimana.' dimaksud
dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 7 Tahun 2009
tentang Pedoman Pernbentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerja Sarna Desa, Lembaga Adat,
Lembaga Kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan, untuk tertib
adrninistrasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Desa perlu
diatur Pedornan Urnum Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2)
Peratutan Daefah Kabupaten Tapin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerja Sarna Desa, Lembaga Adat, Lembaga
Kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati ; bahwa -oerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pedoman Umum PengelolaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Struktur Desa; Penyusunan Rancangan APBDesa; Penatausahaan Dan Penanggungjawaban; Alokasi Dana Desa Pengertian, Maksud Dan Tujuan; Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa; Penyaluran, Pelaksanaan, Penggunaan, Pertanggungjawaban; Hak, Kewajiban Dan Tanggungjawab Pemerintah Desa; Kinerja Pengelolaan Dan Penggunaan ADD; Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; Pembinaan Dan Pengendauan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2011.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2011
PERBUP Kab. Bantul No. 5A Tahun 2009 tentang Perubahan Perbup Bantul No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 02B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Desa Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 05A Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2011
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2011/NO.128
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor
4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
143
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun
2006 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 8 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008
Nomor 2).
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2011.
NOMOR 7 TAHUN 2011
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 6 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan perlu diberikan bantuan keuangan kepada desa dan kelurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2011;
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2011.
-
-
40
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Instruksl Presiden Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeaclilan, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor
45 Tahun 2008 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa
dlpandang sudah tidak sesuai lagi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
Undang·Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerlntah Nomor 72 Tahun 2005; PerabJran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009; Instruksl Presiden Republlk Indonesia Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 66 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip-prinsip, rencana pembangunan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2008 dicabut.
61 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
