Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.271 peraturan dalam 0,075 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 704 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serta Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Melalui Electronic Budgeting

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perwal 704 Tahun 2016 eBudgeting.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 694 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perwal 694 TAHUN 2016 sisdur perubahan7.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 121 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK

Abstrak

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

121. PERATURAN WALIKOTA D... PUSAT KESEHATAN.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 114 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perwal No 114 Tahun 2016 ...pahan Kebersihan.pdf

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN – INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 114, BD.2016/NO.115

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola potensi retribusi, maka diperlukan adanya insentif sebagai tambahan penghasilan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi yang mencapai kinerja tertentu
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2015
Insentif diberikan kepada pejabat dan pegawai BLH, berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besaran tanggungjawab masingmasing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan retribusi.perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Apabila dalam realisasi pemberian insentif terdapat sisa lebih maka harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
6 HLM;-

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 114 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Prosedur Tata Kelola Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Bekasi No. 148 Tahun 2019 tentang TATA KELOLA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH

Download file:

Peraturan Wali Kota_114_2016.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download file:

Perwal_105_2016.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 104 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Klinik Konsultasi Pengawasan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perwal No 104 Tahun 2016 ...ltasi Pengawasan.pdf

KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN – PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN – FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 104, BD.2016/NO.104

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Klinik Konsultasi Pengawasan

ABSTRAK:

Dalam rangka reformasi birokrasi perlu dilakukan penguatan pengawasan dengan meningkatkan kapasitas, peran dan layanan APIP yang salah satunya memberikan deteksi dini dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan konsultasi dalam perspektif pengawasan serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu dibentuk Klinik Konsultasi Pengawasan di Inspektorat Kota Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008.
Maksud dan tujuan pembentukan Klinik Konsultasi Pengawasan adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, mendorong SKPD/Unit Kerja/Sekolah/Mitra Kerja selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan, meminimalkan temuan pemeriksaan, dan meningkatkan kapabilitas Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Daerah. Klinik Konsultasi Pengawasan mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang pengawasan, pelayanan konsultasi upaya preventif, dan pelayanan konsultasi tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan Pemeriksa Eksternal.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.
4 HLM;-

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 102 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 122 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Download file:

Perwal No 102 Tahun 2016 ...emerintah Daerah.pdf

PEMERINTAH DAERAH - KEBIJAKAN AKUNTANSI – SISTEM AKUNTANSI - PERUBAHAN

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 102, BD.2016/NO.102

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah pada pengaturan pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah, maka perlu mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014, Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2015.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah diubah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.
4 HLM;-

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pengeluaran Kas

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Peraturan Wali Kota_101_2016.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bogor

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

20190206042018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.