Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk mempercepat pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain, maka diperlukan perubahan trayek angkutan yang aman, nyaman dan tertib; bahwa berdasarkan evaluasi dan perkembangan kondisi serta situasi di lapangan, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2005 tentang Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan di Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan Dan Izin Trayek
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan di Kabupaten Pemalang dicabut.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2013
PENGEMBANGAN DESA SIAGA AKTIF DI KABUPATEN POHUWATO
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2013/NO.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Desa Siaga Aktif Di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui pemenuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Dimana pengembangan desa siaga aktif merupakan bagian dari pelaksanaan standar pelayanan minamal bidang kesehatan untuk mencapai Indonesia sehat dan target indikator kesehatan dalam Millennium development Goals (MDGs).
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permenkes No. 741/Menkes/Per/VII/2008; Keputusan Menteri Kesehatan No. 564/Menkes/SK/VII/2006; Keputusan Menteri Kesehatan No. 1529/Menkes/SK/X/2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengembangan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Pohuwato termasuk di dalamnya mengatur tentang dasar pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaan, maksud, tujuan dan ruang lingkup, bentuk pengembangan desa siaga aktif, pengembangan desa siaga aktif, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 40 Tahun 2013
pembentukan desa persiapan tamilo kecamatan wonosari
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2013/NO.431
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Tamilo Kecamatan Wonosari
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka mempercepat Pembentukan Desa Tamilo Pemekaran Desa Sari Tani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; PP No.72 Tahun 2005; Perda Kab.Boalemo No.9 Tahun 2012; Perbup Boalemo No.64 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa persiapan desa tamilo kecamatan wonosari kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, tata cara pengisian jabatan, tugas dan mekanisme kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 40 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan
dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu
melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali
Mandar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pencalonan,
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
UU No 26 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 72 Tahun 2005; PP No 74 TAhun 2005;
dalam Perbup ini diatur mengenai tata cara pencalonan, pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2013.
merubah Perbup No 22 Tahun 2013
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2013
Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kabupaten Tanah Bumbu
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2013/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu
upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan
meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan melalui
kegiatan pemberdayaan yang mengikutsertakan secara
aktif seluruh lapisan masyarakat;
bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup, kelestarian
dan pengembangan hasil-hasil yang telah dicapai dalam
pembangunan fisik, pemberdayaan sosial dan
pengembangan ekonomi mikro melalui PNPM-MP, perlu
terus diadakan pengawasan, pembinaan dan
perlindungan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat
yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia tertanggal 11 Agustus 2006 Nomor:
414.2/1402/PMD perihal Kebijakan Pelestarian Hasil
PPK, ditegaskan agar Pemerintah Daerah lokasi PPK
mengatur perlindungan dan pelestarian PPK serta alokasi
anggaran pembinaan dan pengawasannya dalam bentuk
Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan
huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di
Kabupaten Tanah Bumbu.
Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2007; dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Memuat Tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di
Kabupaten Tanah Bumbu, dengan sistematika;
KETENTUAN UMUM; KEDUDUKAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN; MAKSUD DAN TUJUAN; PERLINDUNGAN HASIL KEGIATAN PNPM-MP; DANA PEMBINAAN; MEKANISME PERLINDUNGAN; MEKANISME PELESTARIAN; ASOSIASI BKAD DAN FORUM UPK; KETENTUAN KHUSUS PERLINDUNGAN
DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR; PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN; PENGAWASAN; KETENTUAN LAIN; dan KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2013.
10 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 38 Tahun 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN MEKANISME BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2013/NO.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dan Mekanisme Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyesuaian alokasi perjalanan dinas dan insentif imam, pemuka agama dan pemangku adat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pohuwato No. 11 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pohuwato No. 7 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pohuwato No. 10 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Mekanisme Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
