Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1997

Menemukan 205 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Irak Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknik

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

Keputusan_Presiden_no_04 TH 1997.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 1997

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Download file:

Keputusan_Presiden_no_03 TH 1997.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandaaceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Keputusan_Presiden_no_02 TH 1997.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

Download file:

Keputusan_Presiden_no_01 TH 1997.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1997

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Program Pengembangan Tebu Rakyat

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

Inpres No. 9 Tahun 1975 tentang Intensifikasi Tebu Rakyat

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 1997.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Penelitian Kekayaan yang Semestinya Bisa Dimanfaatkan Oleh Negara

Abstrak

Perekonomian

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 1997.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 1997.pdf

PEMBINAAN - KUALITAS ANAK

1997

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak

ABSTRAK:

Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna dalam pembinaan anak, maka penyelenggaraan pembinaan kualitas anak oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah perlu lebih dikoordinasikan secara terpadu.
Dasr hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994.
Inpres ini mengatur mengenai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka pembinaan kualitas anak secara nasional dan terpadu. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan kualitas anak.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 1997.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, penjelasan hlm 2 sd 4)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Gabah

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 1997.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

Abstrak

Pendidikan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1997.pdf

PROGRAM - MAKANAN TAMBAHAN - ANAK SEKOLAh

1997

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, jdih.setkab.go.id: 6 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

ABSTRAK:

Mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui peningkatan gizi dan kesehatan siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) negeri dan swasta perlu diselenggarakan program khusus.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992; Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980; Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994; dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994.
Inpres ini mengatur mengenai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur perencanaan dan pemantauan pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di tingkat Pusat, bersama-sama Menteri terkait menyusun panduan sebagai pedoman umum dalam pengelolaan PMT-AS, dan bersama-sama Menteri terkait mengadakan evaluasi tahunan yang menyeluruh dan terpadu terhadap pelaksanaan PMT-AS. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama Menteri Agama membuat petunjuk teknis pelaksanaan PMT-AS di sekolah dan membuat petunjuk teknis untuk memantau kemajuan dan perkembangan anak terutama minat dan prestasi belajar siswa peserta PMT-AS. Semua instansi terkait agar melaksanakan PMT-AS sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 1997.
Lampiran file: 11 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 5, penjelasan hlm 3 sd 11)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 35 Tahun 1997

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

PUNGUTAN UANG LEGES

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kota Kupang Nomor 35 Tahun 1997.pdf

LEGES

1997

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 35, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang No 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PUNGUTAN UANG LEGES

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, uang Leges merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diperoleh melalui pelayanan jasa atas pengeluaran dan pengesahan Naskah Dinas; bahwa berhubungan dengan itu maka perlu ditetapkan peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Pungutan Uang Leges
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No5 Tahun 1974; UU No 64 Tahun 1958; UU No 5 Tahun 1996; UU No 12 Tahun 1957; UU No 8 Tahun 1981; PP No 5 Tahun 1975; Instruksi Mendagri No 11 Tahun 1969
Peraturan Daerah ini terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Besaran Tarif Uang Leges; BAB III Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran; BAB IV Ketentuan Pidana; BAB V Ketentuan Penyidikan; BAB VI Ketentuan Lain-lain; BAB VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 1997.
8 halaman

First
Previous
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1997

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 1997.